Gubernur Aceh Dorong Percepatan Pemulihan Pertanian, Rp2,5 Triliun Disiapkan untuk Sawah dan Kebun Terdampak Bencana
Dana Kementerian Pertanian difokuskan memulihkan puluhan ribu hektare sawah dan kebun terdampak banjir di Aceh.
BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta percepatan pemulihan sektor pertanian setelah Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran Rp2,5 triliun untuk memperbaiki sawah dan kebun yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur mengapresiasi dukungan anggaran tersebut dan meminta seluruh pihak memanfaatkannya secara optimal agar aktivitas pertanian masyarakat segera pulih.
"Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian. Anggaran itu diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemulihan sawah dan kebun," kata Mualem, melalui Nurlis, di Banda Aceh, Senin, 27 Juli 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, sebelumnya melaporkan bahwa dana tersebut merupakan tindak lanjut usulan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten dan kota. Anggaran digunakan untuk rehabilitasi lahan, penyediaan alat pertanian, benih padi, dan benih jagung.
Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menunjukkan bencana hidrometeorologi merusak sekitar 57.485 hektare sawah. Saat ini proses optimalisasi lahan telah berjalan di 40.852 hektare.
Sementara itu, lahan perkebunan yang terdampak mencapai 60.438 hektare, dengan pemulihan yang sedang berlangsung seluas 40.418 hektare.
Mualem meminta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan di Aceh mempercepat proses pemulihan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Gubernur berpesan agar Distanbun di seluruh Aceh bekerja keras dan membangun komunikasi dengan semua pihak. Insya Allah semua akan dimudahkan," kata Nurlis.
Menurut Mualem, percepatan pemulihan sektor pertanian menjadi penting karena sebagian besar masyarakat Aceh menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan sekitar 38 hingga 41 persen penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian. Sektor ini juga menyumbang lebih dari 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh sehingga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Komitmen menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan juga kembali disampaikan Pemerintah Aceh saat pengukuhan pengurus DPW dan DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) kabupaten dan kota se-Aceh di Saree, Aceh Besar, Sabtu, 25 Juli 2026.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Azanuddin Kurnia, Pemerintah Aceh menegaskan sektor pertanian akan terus menjadi fokus pembangunan karena berperan menjaga ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, sekaligus menopang perekonomian masyarakat.
Baca Juga:
