DPRK Bener Meriah Sahkan Pertanggungjawaban APBK 2025, Qanun Majelis Adat Gayo Ikut Disetujui
Empat fraksi menyetujui dua rancangan regulasi, mulai dari laporan keuangan daerah hingga penguatan kelembagaan adat Gayo.
 |
| Foto Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah MHD Saleh dan dihadiri Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar, Wakil Bupati Armia, unsur Forkopimda Plus, di ruang sidang DPRK Bener Meriah, Kamis (30/7/2026). |
BENER MERIAH – DPRK Bener Meriah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Qanun Majelis Adat Gayo menjadi qanun kabupaten.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRK Bener Meriah, Kamis, 30 Juli 2026, setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir.
Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gabungan Kebangkitan Nurani Aceh, dan Fraksi Gabungan Gerakan Demokrasi Amanat Nasional Sejahtera menyatakan menerima kedua rancangan tersebut untuk ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah MHD Saleh dan dihadiri Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar, Wakil Bupati Armia, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Riswandika Putra, pimpinan dan anggota DPRK, serta kepala organisasi perangkat daerah.
Bupati Tagore Abubakar mengatakan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBK 2025 menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, pengesahan Qanun Majelis Adat Gayo diharapkan memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Bener Meriah.
"Pemerintah daerah menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang telah memberikan masukan hingga kedua rancangan ini disetujui menjadi qanun kabupaten," kata Tagore.
Ia menambahkan, pemerintah daerah masih akan mengajukan sejumlah rancangan qanun lainnya kepada DPRK untuk dibahas sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi daerah.
Menurut Tagore, sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kami berharap kerja sama yang telah terbangun ini terus terjaga dalam mendorong pembangunan Bener Meriah," ujarnya.
Baca Juga:
