Aceh Miliki 63 BUMDes Maju, Aceh Utara Terbanyak dengan 14 Unit

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Iskandar

BANDA ACEH – Sebanyak 63 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aceh telah berstatus maju. Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan jumlah BUMDes maju terbanyak, yakni 14 unit, disusul Bener Meriah 10 unit dan Aceh Tengah sembilan unit.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menunjukkan, dari total 2.748 BUMDes yang tersebar di seluruh Aceh, sebagian besar masih berada pada kategori berkembang. Tercatat 1.567 BUMDes berstatus berkembang, 606 berstatus perintis, 512 pemula, dan hanya 63 yang telah mencapai kategori maju.

Kepala DPMG Aceh, Iskandar, mengatakan status tersebut mencerminkan kapasitas pengelolaan usaha desa yang semakin baik, baik dari sisi tata kelola maupun kontribusinya terhadap perekonomian gampong.

"BUMDes yang telah berstatus maju diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi gampong serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai usaha yang dikelola," katanya, Selasa, 7 Juli 2026.

Selain Aceh Utara, daerah dengan jumlah BUMDes maju terbanyak adalah Bener Meriah sebanyak 10 unit dan Aceh Tengah sembilan unit. Nagan Raya serta Bireuen masing-masing memiliki enam BUMDes maju, Pidie empat, Kota Banda Aceh dan Aceh Tamiang masing-masing tiga, Aceh Barat, Pidie Jaya, dan Aceh Jaya masing-masing dua, sedangkan Kota Lhokseumawe dan Aceh Singkil masing-masing satu.

Menurut Iskandar, penetapan kategori maju didasarkan pada sejumlah indikator, seperti tata kelola usaha yang profesional, pengelolaan keuangan yang akuntabel, kemampuan menjalin kemitraan, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

BUMDes di Aceh saat ini mengelola berbagai bidang usaha, mulai dari sektor pangan, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, jasa keuangan, pariwisata desa, pengelolaan sampah, industri kecil, hingga produksi air minum dalam kemasan.

Meski jumlah BUMDes maju terus bertambah, komposisinya masih relatif kecil, yakni sekitar 2,3 persen dari total BUMDes di Aceh. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha desa agar mampu naik kelas.

DPMG Aceh menyatakan akan terus melakukan pembinaan melalui pelatihan manajemen usaha, penguatan tata kelola keuangan, pemasaran, serta pendampingan bersama DPMG kabupaten/kota dan pendamping desa guna mendorong lebih banyak BUMDes mencapai kategori maju.