Trump Buka Jalan Pemecatan Massal Pegawai Federal

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Foto: Hollywoodreporter)

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang fondasi birokrasi federal. Melalui sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani pada 3 Juni 2026, Trump membuka jalan bagi pemerintah untuk memberhentikan ribuan pegawai negeri yang selama ini menempati posisi strategis dalam mesin pemerintahan Amerika.

Gedung Putih menyebut langkah itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan agenda pemerintahan berjalan tanpa hambatan. Namun bagi para pengkritiknya, kebijakan tersebut justru dipandang sebagai ancaman terhadap independensi layanan sipil yang selama lebih dari satu abad menjadi salah satu pilar demokrasi Amerika Serikat.

Perdebatan itu bukan sekadar soal administrasi kepegawaian. Di balik aturan baru tersebut tersimpan pertarungan lama mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan negara: presiden yang terpilih secara politik atau birokrasi profesional yang dirancang bekerja melampaui pergantian rezim.

Kebijakan terbaru Trump berakar pada konsep *Schedule F*, sebuah gagasan yang pertama kali diperkenalkan menjelang akhir masa jabatan pertamanya. Saat kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Trump menghidupkan kembali ide tersebut sebagai bagian dari upaya merombak struktur birokrasi federal yang selama ini dianggap terlalu besar dan sulit dikendalikan.

Dalam bentuk terbarunya, konsep itu berubah menjadi kategori bernama *Schedule Policy/Career*. Aturan ini memungkinkan pegawai karier yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dipindahkan ke status baru yang membuat mereka kehilangan sebagian perlindungan kerja yang selama ini melekat pada pegawai federal.

Status baru itu menjadikan mereka sebagai *at-will employee*—pegawai yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu tanpa proses panjang dan tanpa hak banding yang selama ini tersedia dalam sistem layanan sipil federal.

Pada tahap awal, sekitar 8.000 posisi akan terdampak oleh kebijakan tersebut. Sebagian besar berasal dari kelompok GS-15, jenjang tertinggi dalam sistem pegawai sipil federal yang selama ini menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga.

Meski jauh lebih kecil dibanding perkiraan awal yang sempat menyebut angka 50 ribu pegawai, jumlah itu cukup untuk memicu kekhawatiran luas di Washington.

Bagi Trump dan para pendukungnya, perubahan tersebut dianggap sebagai langkah yang sudah lama diperlukan. Mereka berpendapat seorang presiden yang dipilih rakyat harus memiliki kemampuan memastikan kebijakannya dijalankan oleh aparatur negara tanpa hambatan birokrasi.

Trump secara terbuka menilai pegawai pemerintah yang menolak melaksanakan agenda pemerintahan atau menghambat kebijakan publik tidak seharusnya menikmati perlindungan jabatan yang berlebihan.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Office of Personnel Management (OPM), Scott Kupor. Menurutnya, birokrasi federal perlu mengadopsi prinsip akuntabilitas yang selama ini berlaku di sektor swasta.

Dalam logika tersebut, setiap organisasi memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan institusi. Karena itu, pemimpin juga harus memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dapat bekerja mendukung visi organisasi dan siapa yang tidak.

Pemerintah menegaskan aturan baru ini bukan instrumen untuk menguji loyalitas politik pegawai negeri. Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (*whistleblower*) disebut tetap dipertahankan.

Namun argumen itu tidak sepenuhnya meredakan kekhawatiran para pengamat.

Sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil menilai kebijakan tersebut berpotensi menggeser birokrasi Amerika kembali ke praktik *spoils system* abad ke-19, ketika jabatan publik dibagikan berdasarkan kedekatan politik, bukan kompetensi profesional.

Presiden dan CEO Democracy Forward, Skye Perryman, memperingatkan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan para pegawai federal, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada layanan publik.

Menurutnya, ketika pegawai profesional dapat diberhentikan tanpa perlindungan yang memadai, maka kualitas layanan pemerintahan berisiko menurun karena keputusan birokrasi akan semakin dipengaruhi pertimbangan politik.

Kekhawatiran serupa datang dari kalangan akademisi. Profesor kebijakan publik dari University of Michigan, Don Moynihan, menilai ancaman pemecatan sewaktu-waktu dapat menciptakan budaya takut di kalangan pegawai karier.

Dalam situasi seperti itu, pegawai cenderung enggan menyampaikan analisis atau rekomendasi yang bertentangan dengan kehendak politik pimpinan. Akibatnya, kualitas pengambilan keputusan pemerintah berpotensi menurun karena kehilangan mekanisme koreksi internal yang selama ini menjadi salah satu kekuatan birokrasi profesional.

Penolakan juga datang dari serikat pekerja federal.

American Federation of Government Employees (AFGE) menilai kebijakan tersebut sebagai upaya sistematis untuk menghapus hak-hak dasar pegawai negeri dan membuka peluang pemecatan berdasarkan kepentingan politik.

Bahkan sebelum aturan terbaru diterbitkan, sejumlah organisasi pekerja telah menggugat rencana tersebut ke pengadilan federal. Gugatan sempat tertunda karena hakim menunggu bentuk final regulasi yang diterbitkan pemerintah.

Kini, setelah perintah eksekutif resmi berlaku, pertarungan hukum diperkirakan kembali memanas.

Banyak pengamat memperkirakan sengketa ini pada akhirnya akan berujung di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Persoalannya tidak hanya menyangkut status ribuan pegawai federal, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana seorang presiden berhak mengendalikan birokrasi yang seharusnya melayani negara, bukan kekuasaan politik yang sedang berkuasa.

Di tengah polarisasi politik Amerika yang semakin tajam, pertanyaan itu tampaknya akan menjadi salah satu perdebatan paling penting dalam masa jabatan kedua Donald Trump.