Reintegrasi Tanpa Realisasi: BRA Dinilai Gagal Hadir Untuk Korban Konflik, JASA Aceh Utara Angkat Suara

ACEH UTARA- Gelombang kritik terhadap kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) kembali mencuat. Ketua Humas Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Wilayah Pase Tgk Chik di Paloh, Khaidir, menilai BRA hingga saat ini belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada para korban konflik Aceh yang selama puluhan tahun menanggung dampak perang dan proses perdamaian.

Menurut Khaidir, lembaga yang dibentuk sebagai amanah perdamaian Aceh itu seharusnya menjadi garda terdepan dalam memulihkan kehidupan eks kombatan, tahanan politik, narapidana politik, anak-anak syuhada, janda korban konflik, serta masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh konflik bersenjata. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik.

“Sudah hampir dua dekade pasca perdamaian, tetapi ribuan korban konflik masih hidup dalam kemiskinan, tinggal di rumah tidak layak huni, kesulitan mendapatkan akses modal usaha, dan belum memperoleh pemulihan hak secara menyeluruh. Pertanyaannya, di mana peran BRA selama ini?” tegas Khaidir.

Ia menyebutkan bahwa berbagai janji yang lahir dari semangat perdamaian Aceh, termasuk yang tertuang dalam MoU Helsinki, masih jauh dari harapan. Banyak anak korban konflik yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi, hak atas tanah belum terselesaikan, program pemberdayaan ekonomi dinilai belum menyentuh akar persoalan, sementara pemulihan trauma bagi keluarga korban nyaris tidak terdengar lagi.

“Korban konflik tidak membutuhkan seremoni dan laporan kegiatan. Mereka membutuhkan pekerjaan, rumah yang layak, pendidikan untuk anak-anak mereka, serta kepastian hidup yang lebih baik. Perdamaian harus dirasakan dalam bentuk kesejahteraan, bukan hanya diperingati dalam pidato setiap tahun,” katanya.

Khaidir juga menyoroti kebijakan pengadaan kendaraan operasional untuk Satuan Pelaksana (Satpel) BRA di kabupaten/kota yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam menentukan skala prioritas.

“Ketika masih banyak korban konflik yang hidup dalam keterbatasan, kebijakan pengadaan kendaraan operasional tentu memunculkan tanda tanya besar. Apakah yang lebih mendesak hari ini mobil untuk birokrasi atau bantuan nyata bagi masyarakat korban konflik?” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak keberadaan Satpel BRA maupun kebutuhan operasional lembaga. Namun, anggaran reintegrasi harus lebih banyak diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan justru terserap pada penguatan fasilitas birokrasi.

“Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk membantu korban konflik justru lebih sibuk mengurus kenyamanan aparatur dibandingkan penderitaan rakyat yang menjadi alasan utama lahirnya lembaga tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Khaidir menilai ukuran keberhasilan BRA bukan terletak pada jumlah rapat, kendaraan dinas, ataupun administrasi yang tersusun rapi, melainkan pada sejauh mana lembaga itu mampu mengubah kehidupan para korban konflik menjadi lebih baik.

“Setiap rupiah anggaran reintegrasi adalah amanah yang lahir dari sejarah panjang perjuangan dan pengorbanan rakyat Aceh. Di balik dana itu ada darah para syuhada, air mata para janda, dan harapan ribuan anak korban konflik. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

JASA mendesak Ketua BRA segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan lembaga tersebut. Fokus program harus digeser dari penguatan birokrasi menuju program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, seperti pembangunan rumah layak huni, bantuan modal usaha produktif, beasiswa pendidikan bagi anak korban konflik, layanan trauma healing, serta penyelesaian hak-hak dasar yang hingga kini belum terpenuhi.

“Perdamaian Aceh tidak boleh berhenti sebagai simbol politik dan agenda seremonial tahunan. Perdamaian harus hadir di dapur rakyat, di rumah-rumah korban konflik, di bangku sekolah anak-anak syuhada, dan dalam kehidupan masyarakat yang selama ini menunggu keadilan,” ujar Khaidir.

Ia menegaskan bahwa Jaringan Aneuk Syuhada Aceh akan terus mengawal pelaksanaan reintegrasi agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif yang indah di atas kertas.

“Jika setelah bertahun-tahun korban konflik masih hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian, maka sudah saatnya publik mempertanyakan arah dan keberpihakan BRA. Reintegrasi yang sesungguhnya bukan tentang memperkuat birokrasi, melainkan mengembalikan martabat korban konflik yang selama ini terlupakan,” pungkas Khaidir.(Rel)