HRD Kawal Pelabuhan Sibigo Masuk Prioritas Nasional 2027, Dorong Simeulue Jadi Gerbang Ekonomi Kepulauan
Langkah tersebut menjadi bagian dari perjuangan HRD agar pembangunan pelabuhan strategis tersebut masuk dalam program prioritas Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2027.
“Kami memohon dukungan penuh Kementerian Perhubungan agar pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo dapat dimasukkan dalam program prioritas tahun 2027. Infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Simeulue,” ujar HRD.
Menurut Ketua DPW PKB Aceh itu, usulan pembangunan pelabuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Simeulue saat kunjungan kerjanya ke daerah tersebut pada April 2026 lalu.
HRD menegaskan, Kabupaten Simeulue sebagai daerah kepulauan masih sangat bergantung pada transportasi laut sebagai urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Selama ini aktivitas pelayaran masih terpusat di Pelabuhan Sinabang sehingga masyarakat di kawasan Sibigo dan sekitarnya harus menempuh perjalanan darat yang cukup jauh dengan biaya yang tidak sedikit untuk mengakses layanan transportasi laut.
“Kondisi ini menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat. Kehadiran Pelabuhan Sibigo akan memangkas jarak tempuh, menurunkan biaya transportasi, sekaligus mempercepat pergerakan orang dan barang,” jelasnya.
Lebih jauh, HRD menilai pembangunan pelabuhan tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk mempercepat pembangunan kawasan kepulauan. Keberadaan pelabuhan diyakini akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, memperkuat sektor perikanan, perdagangan, jasa transportasi, hingga mendukung pengembangan potensi pariwisata Simeulue yang selama ini belum tergarap optimal.
“Pelabuhan ini akan menjadi pintu pertumbuhan ekonomi baru. Distribusi hasil perikanan, pertanian, dan produk masyarakat akan lebih cepat menjangkau pasar, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, pembangunan Pelabuhan Sibigo juga dinilai strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah serta memperkuat integrasi kawasan kepulauan di wilayah barat Indonesia.
Dari sisi kesiapan, HRD menyebutkan proyek tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan teknis. Dokumen Studi Kelayakan (FS), Survey Investigasi dan Desain (SID), Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan hidup, serta berbagai persyaratan pendukung lainnya telah tersedia. Sementara untuk aspek lahan, Pemerintah Kabupaten Simeulue sedang menyelesaikan proses sertifikasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Dengan kesiapan dokumen yang telah tersedia, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo sangat layak dan siap direalisasikan apabila mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” ungkap HRD.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap proyek tersebut karena diyakini akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarpulau, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menekan disparitas pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat Simeulue.
“Ini bukan hanya tentang membangun sebuah pelabuhan, tetapi tentang membuka akses, menghadirkan keadilan pembangunan, dan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Simeulue,” pungkas HRD.(Rel)
