Mewakili Gubernur Aceh, Bupati Aceh Utara Sampaikan Aspirasi MTQ Nasional hingga Revitalisasi Samudra Pasai kepada Menag

Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menemui Menteri Agama Republik Indonesia

JAKARTA — Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menemui Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, Ismail yang akrab disapa Ayahwa hadir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang berhalangan memenuhi undangan Menteri Agama.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Ayahwa untuk membawa sejumlah agenda strategis dari Aceh. Selain menyampaikan aspirasi agar Aceh menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional mendatang, ia juga melaporkan dampak banjir terhadap sarana pendidikan dan fasilitas keagamaan di Kabupaten Aceh Utara.

“Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi langsung dengan Menteri Agama Republik Indonesia mewakili Bapak Gubernur Aceh. Kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur serta menitipkan harapan besar dari masyarakat agar pelaksanaan MTQ Nasional mendatang dapat diselenggarakan di Provinsi Aceh,” kata Ayahwa usai pertemuan.

Menurut dia, pelaksanaan MTQ Nasional di Aceh tidak hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga dapat memperkuat posisi daerah tersebut sebagai salah satu pusat pengembangan nilai-nilai keislaman di Indonesia.

Selain membawa aspirasi tingkat provinsi, Ayahwa juga menyampaikan kondisi terkini Aceh Utara yang masih berupaya bangkit dari dampak banjir. Ia memaparkan bahwa bencana yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan cukup luas pada sarana pendidikan berbasis keagamaan.

Data yang disampaikan kepada Menteri Agama menunjukkan sedikitnya 15 unit Raudhatul Athfal (RA), 13 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 10 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 7 Madrasah Aliyah (MA) mengalami kerusakan akibat banjir.

Tak hanya itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas keagamaan dan pendidikan nonformal. Sebanyak 205 masjid, 213 dayah atau pesantren, 267 meunasah, serta 1.309 balai pengajian dilaporkan terdampak.

“Akibat kondisi tersebut, proses belajar mengajar dan aktivitas keagamaan di beberapa tempat belum dapat berjalan normal. Kami sangat mengharapkan perhatian dan dukungan berupa rehabilitasi dari Kementerian Agama, mengingat penanganan sarana pendidikan dan fasilitas keagamaan ini berada di bawah kewenangan Kemenag,” ujar Ayahwa.

Dalam kesempatan yang sama, Ayahwa juga mengangkat pentingnya pelestarian situs sejarah Islam di Aceh Utara. Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari jejak awal masuknya Islam ke Nusantara melalui peradaban Kerajaan Samudra Pasai.

Menurut dia, kawasan Monumen Samudra Pasai masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat agar nilai sejarah dan perannya dalam perkembangan Islam di Indonesia dapat terus terjaga.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, kata Ayahwa, telah menyiapkan lahan di sekitar kawasan monumen untuk mendukung pengembangan pusat pendidikan Islam.

“Pemkab Aceh Utara berharap lahan yang telah kami siapkan di sekitar kawasan monumen dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pesantren. Kita ingin kawasan sejarah Samudra Pasai ini kembali hidup dan bangkit sebagai pusat pendidikan sekaligus syiar Islam di Nusantara,” katanya.

Di akhir pertemuan, Ayahwa juga menyampaikan undangan resmi kepada Menteri Agama untuk berkunjung ke Aceh Utara. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberi gambaran langsung mengenai kondisi fasilitas pendidikan dan sarana keagamaan yang terdampak banjir, sekaligus mempercepat langkah rehabilitasi yang dibutuhkan masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dukungan pemerintah pusat tidak hanya penting untuk memulihkan kerusakan pascabencana, tetapi juga untuk memperkuat peran daerah sebagai salah satu pusat sejarah dan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Artikel ini mengikuti pola khas Tempo.co: membuka dengan fakta utama, memperkuat dengan data, menghadirkan kutipan narasumber, lalu menempatkan isu yang lebih luas—pemulihan pascabanjir dan revitalisasi Samudra Pasai—sebagai konteks strategis di bagian akhir.