Kalau Jalan dan Jembatan Rusak, Bupati Bergerak Cepat. Korban Bencana Enam Bulan di Tenda, Siapa yang Peduli?

BIREUEN- Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Surya Dharma, melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dinilai gagal menunjukkan keberpihakan nyata kepada korban banjir dan tanah longsor. Enam bulan setelah bencana melanda, puluhan keluarga masih hidup dalam ketidakpastian di tenda darurat, meunasah, dan tempat penampungan sementara yang jauh dari kata layak.

Menurut Surya Dharma, pemerintah daerah terlihat sangat cepat bergerak ketika yang rusak adalah jalan, jembatan, atau infrastruktur fisik lainnya. Namun ketika yang menderita adalah rakyat, respons pemerintah justru lamban dan tidak menunjukkan rasa urgensi.

"Kalau jembatan putus atau jalan rusak, Bupati bergerak cepat," disitu banyak mendapat untungnya"?. Tapi ketika rakyat korban bencana harus bertahan hidup berbulan-bulan di tenda pengungsian, seolah tidak ada keadaan darurat. Inilah yang membuat masyarakat kecewa dan kehilangan kepercayaan," tegas Surya Dharma kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Ia bahkan menilai muncul kesan bahwa proyek-proyek infrastruktur lebih mendapatkan perhatian karena memiliki nilai politik dan anggaran yang besar, sementara penderitaan masyarakat korban bencana justru terabaikan.

"Enam bulan bukan waktu yang singkat. Kalau sampai hari ini masih ada warga yang tidur di bawah terpal, menunggu bantuan hidup dan kepastian tempat tinggal, maka yang patut dipertanyakan adalah keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat," ujarnya.

Surya Dharma menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada seremoni, rapat, atau laporan administratif. Ukuran keberhasilan pemerintah adalah ketika korban benar-benar keluar dari tenda dan kembali menjalani kehidupan yang layak.

Sorotan keras juga diarahkan kepada kondisi warga di kawasan Sarah Sirong yang hingga kini masih bertahan di tenda darurat. Menurutnya, penderitaan warga tidak dapat disembunyikan di balik laporan-laporan birokrasi yang terlihat rapi di atas meja.

"Coba turun langsung ke lapangan. Saat matahari terik mereka kepanasan, saat hujan mereka kebasahan. Anak-anak kehilangan kenyamanan, perempuan hidup dalam keterbatasan, lansia bertahan dalam ketidakpastian. Ini bukan sekadar data di atas kertas, ini penderitaan rakyat yang nyata," katanya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak membangun narasi seolah seluruh bantuan dan proses pemulihan berasal dari kemampuan daerah. Faktanya, banyak dukungan datang dari pemerintah pusat, relawan, lembaga kemanusiaan, dan berbagai pihak yang bekerja langsung membantu korban.

"Publik berhak tahu siapa yang benar-benar bekerja. Jangan semua keberhasilan diklaim sendiri, sementara kontribusi pihak lain tidak pernah disebutkan secara terbuka," ujar Surya Dharma.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia menilai pemerintah seharusnya lebih agresif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan korban dapat segera dipenuhi, termasuk penyediaan hunian sementara yang layak sebelum rumah permanen selesai dibangun.

Tak hanya itu, Surya Dharma juga mempertanyakan keputusan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang kembali memperpanjang masa transisi darurat menuju pemulihan selama 90 hari.

Menurutnya, perpanjangan status tersebut justru menjadi bukti bahwa proses pemulihan selama enam bulan terakhir belum berjalan sebagaimana mestinya.

"Kalau setelah enam bulan masih harus diperpanjang lagi, berarti ada persoalan serius yang wajib dievaluasi. Yang perlu dibenahi bukan hanya programnya, tetapi juga kepemimpinan, koordinasi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban dari lambannya birokrasi," tegasnya.

Ia mendesak pemerintah daerah membuka perkembangan pemulihan secara berkala kepada publik, lengkap dengan target yang jelas dan terukur.

"Berapa rumah yang akan dibangun? Berapa warga yang dipindahkan dari tenda? Kapan bantuan disalurkan? Siapa yang bertanggung jawab? Semua itu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Bagi Surya Dharma, ukuran keberhasilan pemerintah sesungguhnya sangat sederhana: semakin sedikit warga yang tinggal di tenda, semakin cepat bantuan tersalurkan, dan semakin banyak korban yang kembali hidup normal.

"Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat membutuhkan kepastian. Selama masih ada korban yang tidur di tenda setelah enam bulan berlalu, maka pekerjaan pemerintah belum selesai," pungkasnya.(Rel)