Enam Bulan Pascabencana, Mualem Soroti Sawah Rusak dan Sungai yang Belum Tertangani

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh

BANDA ACEH — Enam bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, pekerjaan rumah pemulihan ternyata belum sepenuhnya selesai. Di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem membeberkan sederet persoalan yang masih membelenggu masyarakat, terutama di kawasan pedalaman.

Dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian pemulihan pascabencana yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026, Mualem menyoroti kondisi sektor pertanian dan infrastruktur dasar yang hingga kini belum pulih sepenuhnya.

Menurut dia, banyak areal persawahan yang belum dapat kembali digarap akibat kerusakan lahan dan sistem irigasi yang belum berfungsi optimal. Selain itu, sejumlah jembatan dan akses jalan masih membutuhkan penanganan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem di hadapan peserta rapat.

Persoalan sungai menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh. Mualem menilai kondisi aliran sungai yang mengalami pendangkalan dan kerusakan di sejumlah wilayah berpotensi memicu bencana serupa jika tidak segera ditangani.

Baginya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat sistem mitigasi agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman yang sama.

“Insya Allah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengingatkan bahwa tantangan Aceh tidak hanya berkaitan dengan pemulihan fisik akibat bencana. Ia menyoroti tingginya tekanan inflasi yang saat ini menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia.

Menurut Fadhlullah, percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Hingga kini, realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh telah mencapai sekitar 45 persen.

Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyerapan anggaran agar program pembangunan dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus memantau perkembangan pemulihan di Aceh melalui Satgas Nasional Penanganan Pascabencana.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 18 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, sebanyak 10 daerah telah kembali berfungsi secara normal.

Pemerintah pusat, kata Tito, juga telah mengalokasikan dukungan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk mempercepat rehabilitasi sektor pertanian, termasuk perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.

Ia menegaskan pemerintah pusat tetap berkomitmen mendukung Aceh, termasuk dalam upaya memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus yang selama ini menjadi salah satu penopang pembangunan daerah.

Menurut Tito, percepatan penggunaan anggaran yang telah tersedia menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan usulan dukungan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat terealisasi dengan baik.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri wakil dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana serta perwakilan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagi Aceh, enam bulan pascabencana menjadi momentum evaluasi sekaligus pengingat bahwa pemulihan tidak hanya diukur dari berdirinya kembali bangunan yang rusak. Lebih dari itu, keberhasilan pemulihan ditentukan oleh kembalinya sawah yang produktif, lancarnya aliran irigasi, kokohnya jembatan penghubung, serta sungai yang mampu mengalirkan air tanpa menghadirkan ancaman banjir bagi masyarakat.