Pemerintah Cari Cara Murah Jalankan MBG, Kantin Sekolah hingga Dapur Komunitas Disiapkan

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase baru. Setelah berbulan-bulan menjadi salah satu program prioritas pemerintah, kini perhatian mulai bergeser pada satu pertanyaan penting: bagaimana menjalankan program berskala nasional itu secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyiapkan sejumlah alternatif. Salah satu yang sedang dikaji adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di masyarakat, mulai dari kantin sekolah, dapur umum, hingga sarana komunitas di berbagai daerah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah tersebut dipilih untuk mengurangi kebutuhan pembangunan dapur baru yang selama ini menjadi bagian dari konsep pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kita tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur yang sudah ada, misalnya kantin sekolah," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis, 4 Juni 2026.

Bagi pemerintah, efisiensi bukan sekadar soal memangkas anggaran. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar dan tersebar hingga pelosok negeri, biaya operasional menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi.

Karena itu, BGN mulai membuka ruang pemanfaatan infrastruktur yang selama ini belum digunakan secara optimal. Di sejumlah daerah, keberadaan kantin sekolah, dapur pesantren, dapur komunitas, hingga fasilitas milik pemerintah daerah dinilai dapat mempercepat layanan tanpa harus mengeluarkan biaya pembangunan baru.

Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan mutu makanan maupun standar pelayanan.

Menurut dia, fokus utama tetap pada keamanan pangan, kualitas gizi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama," ujarnya.

Selain memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, BGN juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak. Badan usaha milik negara, perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga lembaga sosial lainnya diproyeksikan dapat ikut mendukung pelaksanaan program.

Skema kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sarana dan akses logistik.

Di saat yang sama, BGN juga tengah memperkuat tata kelola program yang menjadi salah satu sorotan sejak MBG mulai dijalankan secara bertahap di berbagai daerah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan perbaikan tata kelola dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, hingga pengembangan sistem digital yang lebih terukur.

Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan data dan transparansi pelaksanaannya.

"Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas juga menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan," kata Agustina.

Di tengah konsolidasi tersebut, BGN juga mulai mempertajam kelompok sasaran program. Selain peserta didik, perhatian kini diarahkan lebih besar kepada kelompok yang disebut sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kelompok ini dianggap sebagai titik paling strategis dalam upaya menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak masa awal kehidupan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diposisikan sebagai program bantuan pangan, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan manusia jangka panjang.

Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, memperkuat pengawasan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan benar-benar menghasilkan layanan yang lebih baik, bukan sekadar penghematan biaya. Sebab pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis akan diukur dari satu hal yang paling sederhana: apakah makanan bergizi itu benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.