Wagub Aceh Minta Daerah Percepat Pemulihan Pascabencana

Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, dan para Kepala SKPA/Biro terkait, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh yang diikuti para Bupati/Wali Kota dan lintas sektor terkait secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin, (18/5/2026).

BANDA ACEH - Ruang rapat Wakil Gubernur Aceh di Banda Aceh pada Senin, 18 Mei 2026, dipenuhi laporan tentang rumah rusak, jembatan terputus, hingga data bantuan yang belum sinkron. Di hadapan pejabat pemerintah daerah dan tim rehabilitasi bencana, Wakil Gubernur Fadhlullah meminta percepatan penanganan masa transisi pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang hingga kini masih menyisakan banyak persoalan.

Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi itu dihadiri Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wilayah Sumatera-Aceh, para asisten Sekda Aceh, kepala satuan kerja perangkat Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota yang mengikuti secara virtual.

Forum tersebut digelar untuk mengonsolidasikan berbagai laporan mengenai hambatan penyelesaian kegiatan pemulihan pascabencana di sejumlah daerah di Aceh.

Dalam rapat itu, salah satu persoalan utama yang mencuat adalah belum sinkronnya data antarinstansi. Data penerima bantuan, hunian tetap, bantuan hidup, hingga kerusakan infrastruktur disebut masih berbeda antara pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, dan kementerian terkait.

Perbedaan data tersebut dinilai menghambat percepatan penyaluran bantuan dan proses rehabilitasi di lapangan.

Selain persoalan data, rapat juga menyoroti belum jelasnya pembagian kewenangan dan sumber pendanaan rehabilitasi sejumlah infrastruktur prioritas. Jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, hingga fasilitas kesehatan disebut masih membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif.

Persoalan hunian tetap dan hunian sementara bagi korban bencana juga belum sepenuhnya terselesaikan. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala administrasi, status lahan, validasi penerima bantuan, hingga keterbatasan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.

Di beberapa wilayah, masyarakat terdampak disebut masih menunggu kepastian bantuan pemulihan ekonomi dan penyelesaian tempat tinggal permanen.

Rapat itu juga membahas perlunya penguatan posko rehabilitasi dan rekonstruksi, penerapan sistem satu pintu data, percepatan serapan anggaran transfer ke daerah dan APBD, hingga dorongan dukungan afirmatif dari pemerintah pusat.

Dalam arahannya kepada para bupati dan wali kota, Fadhlullah meminta seluruh daerah segera menuntaskan validasi data agar tidak lagi muncul perbedaan angka antarinstansi.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyelesaikan pendataan BNBA, Jitupasna, hunian tetap, bantuan hidup, serta kerusakan infrastruktur.

Menurut dia, sinkronisasi data menjadi syarat utama agar bantuan dan program rehabilitasi tidak kembali tersendat akibat persoalan administratif.

Fadhlullah juga meminta seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan agar koordinasi dengan pemerintah pusat dan satgas nasional menjadi lebih mudah.

“Posko rehab rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujar Fadhlullah.

Ia menilai pemerintah daerah harus lebih proaktif mengawal usulan program dan memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait agar tidak terjadi keterlambatan penanganan.

Menurut Fadhlullah, penggunaan tambahan anggaran transfer ke daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan pemulihan pascabencana sesuai arahan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah, kata dia, harus mendahulukan penyelesaian layanan dasar masyarakat terdampak. Prioritas itu meliputi hunian warga, jembatan dan akses pendidikan, air bersih dan listrik, irigasi pertanian, fasilitas kesehatan, hingga bantuan ekonomi masyarakat.

Rapat tersebut memperlihatkan bahwa fase tanggap darurat mungkin telah berlalu, tetapi pekerjaan besar rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh masih jauh dari selesai.

Di banyak daerah, persoalan pascabencana kini bukan lagi semata kerusakan fisik, melainkan bagaimana memastikan birokrasi, anggaran, dan koordinasi antarinstansi dapat bergerak lebih cepat dibanding datangnya musim bencana berikutnya.