Tito Sebut Dana Transfer Daerah Sumatra-Aceh Bertambah Rp10,6 Triliun, Fokus Pemulihan Pascabencana

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

JAKARTA - Pemerintah pusat mulai menggelontorkan tambahan anggaran besar untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Aceh. Tambahan dana itu disalurkan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai Rp10,6 triliun.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Muhammad Tito Karnavian mengatakan tambahan anggaran tersebut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini dikawal agar digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan di wilayah masing-masing yang mereka mampu dan kami sudah menginventarisir rencana kegiatan mereka semua,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Dari total tambahan anggaran itu, Aceh memperoleh suntikan dana sekitar Rp1,6 triliun. Sementara Sumatra Utara mendapat tambahan terbesar mencapai Rp6 triliun dan Sumatra Barat sebesar Rp2 triliun.

Menurut Tito, besarnya tambahan untuk Sumatra Utara berkaitan dengan pengembalian alokasi anggaran 2025 yang sebelumnya sempat dipangkas pemerintah pusat.

“Itu sebetulnya anggaran tahun 2025 yang waktu itu dikurangi, dikembalikan lagi seperti semula. Sumatra Utara kenapa paling banyak? Karena lebih banyak dipotong waktu itu,” ujarnya.

Sementara untuk Aceh, tambahan anggaran dinilai lebih kecil karena pemotongan anggaran sebelumnya tidak sebesar daerah lain.

Meski begitu, Tito mengingatkan masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang membutuhkan perhatian serius dalam proses pemulihan pascabencana.

Ia menyebut sedikitnya delapan daerah di Aceh masih menghadapi tantangan cukup berat, terutama terkait infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi langkah solidaritas antardaerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Pemerintah Sumatra Utara disebut memberikan hibah antardaerah sebesar Rp260 miliar kepada Aceh. Sementara Sumatra Barat menyalurkan bantuan sekitar Rp24 miliar untuk mendukung penanganan di 11 kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus.

Selain membahas tambahan TKD, Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah kini memasuki fase pemulihan permanen pascabencana di kawasan Sumatra dan Aceh.

Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan total anggaran Rp100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.

Dana itu telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

Secara rinci, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Sebagian besar anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur.

“Terbesar adalah infrastruktur, total Rp69 triliun selama tiga tahun,” kata Tito.

Anggaran itu terutama akan digunakan melalui program Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, tanggul, serta infrastruktur pengendali banjir.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap atau huntap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak dapat rampung pada 2027.

Sementara pada tahun ini, fokus penanganan diarahkan pada optimalisasi fungsi sungai dan infrastruktur pengendali banjir agar kembali normal.

Tito mengatakan seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat diminta menyusun timeline kerja paling lambat awal Juni mendatang.

Pelaksanaannya akan dievaluasi setiap dua pekan oleh Satgas PRRP dan hasilnya dilaporkan kepada DPR.

Bagi pemerintah, percepatan rehabilitasi bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga upaya memulihkan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana di kawasan Sumatra dan Aceh.