CNG, Tabung Gas yang Tak Dimiliki Rakyat

Pemerintah berencana mengimpor 100 ribu tabung CNG 3 kg dari China sebagai tahap awal pengganti LPG subsidi.

JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan sebuah eksperimen baru dalam dapur energi rumah tangga Indonesia. Kali ini bukan lagi soal elpiji melon hijau bersubsidi yang saban tahun membebani anggaran negara, melainkan compressed natural gas atau CNG dalam kemasan setara 3 kilogram. Gas bertekanan tinggi itu diproyeksikan menjadi pengganti LPG subsidi yang selama ini menjadi andalan jutaan rumah tangga kecil.

Namun, berbeda dengan tabung LPG yang harus dibeli masyarakat, pemerintah menyiapkan skema baru: tabung CNG tidak akan dimiliki warga. Tabung itu hanya dipinjamkan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan konsep distribusi CNG 3 kilogram masih dimatangkan. Dalam rancangan awal, badan usaha penyedia gas akan menjadi pemilik tabung, sedangkan masyarakat cukup menggunakan dan mengembalikannya seperti sistem depo.

“Jadi masyarakat nanti tidak diharuskan beli tabung,” kata Laode di sela Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026, Rabu, 20 Mei 2026.

Skema tersebut dipilih bukan semata demi efisiensi distribusi. Pemerintah sadar, teknologi CNG jauh berbeda dengan LPG. Gas alam terkompresi itu bekerja dalam tekanan sekitar 250 bar—puluhan kali lebih tinggi dibanding LPG yang hanya berkisar 5 hingga 10 bar. Konsekuensinya, tabung yang digunakan tak bisa sembarangan.

Pemerintah membutuhkan tabung tipe 4 berbahan serat fiber yang ringan namun kuat menahan tekanan tinggi. Masalahnya, tabung ukuran kecil setara LPG 3 kilogram belum pernah diproduksi di dunia.

Indonesia praktis sedang mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan negara lain.

Laode mengakui tantangan itu. Untuk memulai uji coba, pemerintah bahkan harus memesan kemasan khusus dari luar negeri dalam jumlah besar. Minimal 100 ribu tabung.

“Kalau pesan material barangnya, enggak bisa satu-satu. Minimum 100.000,” ujar Laode dalam siniar Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

Rencana impor tabung dari Cina kini sedang dipertimbangkan. Pemerintah menyebut proses pengujian keamanan masih berlangsung. Namun, Laode menegaskan impor bukan dilakukan kementerian, melainkan calon badan usaha yang akan menjalankan bisnis distribusi CNG tersebut.

Belum ada kepastian apakah perusahaan pelat merah atau swasta yang bakal masuk dalam proyek ini. Pemerintah juga belum membuka hitung-hitungan biaya impor maupun nilai investasi yang diperlukan.

Di balik berbagai keterbatasan itu, ambisi pemerintah cukup besar. CNG diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan ketergantungan terhadap LPG impor yang terus membebani neraca energi nasional.

Selama ini, konsumsi LPG nasional terus meningkat, sementara produksi domestik stagnan. Akibatnya, impor membengkak dan subsidi energi terus menguras fiskal negara.

Kementerian ESDM melihat gas bumi domestik sebenarnya masih tersedia dalam jumlah besar. Persoalannya, distribusi ke rumah tangga selama ini sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan gas kota. CNG dianggap sebagai jalan tengah: gas bumi tetap bisa digunakan tanpa harus membangun pipa ke seluruh wilayah.

Karena itu, implementasi program akan dilakukan bertahap. Kota-kota besar dipilih sebagai lokasi awal percontohan sebelum diperluas ke daerah lain.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan melepas subsidi dalam skema baru tersebut. Menurut dia, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: transisi energi rumah tangga tidak boleh membebani masyarakat kecil.

“Baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat,” kata Bahlil.

Pemerintah bahkan berjanji harga CNG kemasan setara 3 kilogram tidak akan lebih mahal dibanding harga LPG subsidi yang kini berkisar Rp18.500 hingga Rp19.000 per tabung.

“Minimal sama,” ujar Bahlil.

Meski begitu, tantangan terbesar justru mungkin bukan pada harga, melainkan kepercayaan publik. LPG telah digunakan puluhan tahun dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Sementara CNG masih terdengar asing bagi dapur rumah tangga.

Apalagi, CNG identik dengan tekanan tinggi yang memunculkan kekhawatiran soal keamanan. Pemerintah harus memastikan standar tabung, distribusi, hingga pengawasan benar-benar ketat bila tak ingin program ini menuai resistensi.

Di sisi lain, model pinjam tabung juga menghadirkan pekerjaan rumah baru. Pemerintah dan badan usaha harus menyiapkan mekanisme pengembalian, pengawasan, hingga sistem penggantian jika tabung rusak atau hilang.

Belum lagi soal infrastruktur pengisian ulang yang hingga kini masih terbatas di Indonesia.

Namun pemerintah tampaknya memilih tetap melangkah. Di tengah tekanan subsidi energi dan ketergantungan impor LPG, proyek CNG 3 kilogram menjadi semacam pertaruhan baru.

Sebuah eksperimen energi yang belum pernah dicoba negara lain—dan kini hendak dimulai dari dapur rakyat Indonesia.