Mualem Desak DPR Percepat Anggaran Rehabilitasi Pascabencana Aceh

Suasana Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR-RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera di Gedung Nusantara IV DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta pemerintah pusat dan DPR RI mempercepat pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026–2028. Menurut dia, percepatan anggaran dibutuhkan agar pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh tidak berjalan terlalu lambat.

Permintaan itu disampaikan Mualem—sapaan Muzakir Manaf—dalam rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pejabat kabinet, antara lain Pratikno, Muhammad Tito Karnavian, Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri PUPR Dody Hanggodo.

Dari Pemerintah Aceh turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat Aceh.

Dalam forum itu, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, kementerian terkait, serta pemerintah provinsi tetangga seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang dinilai ikut membantu proses penanganan bencana di Aceh.

Namun di balik apresiasi tersebut, Mualem menegaskan bahwa Aceh masih membutuhkan dukungan besar, terutama untuk mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Ia memaparkan sejumlah perkembangan pemulihan infrastruktur yang telah berjalan di Aceh.

Menurut dia, sebanyak 46 ruas jalan nasional kini telah kembali berfungsi. Sementara untuk jalan provinsi, sebanyak 1.521 ruas dari total 1.638 ruas dilaporkan telah kembali operasional.

Adapun penanganan jembatan yang rusak dilakukan melalui pemasangan jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis di sejumlah titik terdampak.

Pada sektor hunian, Mualem mengatakan pembangunan hunian sementara atau huntara telah dihuni sekitar 94,61 persen masyarakat terdampak, setara 16.716 unit.

Sementara pembangunan hunian tetap atau huntap masih terus dipercepat melalui dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Polri, Kemenko Polkam, Yayasan Tzu Chi, dan Kementerian PKP.

Meski sejumlah sektor mulai pulih, Mualem mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama pada sektor sumber daya air.

Ia menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur pascabencana. Menurut dia, pengerukan sungai mendesak dilakukan untuk mencegah banjir berulang ketika curah hujan tinggi.

Selain itu, rehabilitasi tanggul, jaringan irigasi, bendung, muara, serta penyediaan air bersih juga masih membutuhkan dukungan anggaran tambahan.

Pada sektor pertanian, Pemerintah Aceh melaporkan rehabilitasi lahan sawah terdampak telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari target total 35 ribu hektare.

Sementara untuk bantuan sosial, Mualem menyebut realisasi bantuan isi hunian, jaminan hidup atau jadup, serta stimulan ekonomi telah mencapai sekitar 98,5 persen.

Program tersebut juga mencakup layanan psikososial dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Mualem mengatakan Pemerintah Aceh saat ini masih memperpanjang masa transisi darurat karena sejumlah kebutuhan dasar masyarakat belum seluruhnya tertangani.

Namun ia mengingatkan, masa transisi yang terlalu panjang justru dapat memperlambat proses rehabilitasi permanen dan memperbesar beban anggaran pemerintah.

“Masa transisi yang terlalu panjang berpotensi menunda rehabilitasi dan rekonstruksi, memperlambat pemulihan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan biaya huntara, jadup, logistik, dan dukungan dasar lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Mualem berharap pemerintah pusat segera memastikan kepastian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi agar pembangunan permanen dapat dipercepat.

“Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan,” kata Mualem.