Dek Fadh Temui Mensos, Pemerintah Aceh Minta Tambahan PBI Kesehatan untuk 331 Ribu Warga
 |
| Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Kadinsos Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM, saat melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi dengan Mensos RI, Drs. KH. Saifullah Yusuf, S.IP, di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). |
JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bergerak cepat memperjuangkan kebutuhan sosial masyarakat Aceh melalui pertemuan kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu sore, 20 Mei 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Sosial RI itu, Pemerintah Aceh mengajukan sejumlah usulan strategis, mulai dari penambahan kuota jaminan kesehatan hingga dukungan penanganan bencana.
Pertemuan berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal. Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima langsung rombongan Pemerintah Aceh untuk membahas berbagai persoalan kesejahteraan sosial yang kini menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satu poin utama yang disampaikan Pemerintah Aceh adalah permohonan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat Aceh sebanyak 331.984 jiwa. Pemerintah Aceh menilai penambahan kuota tersebut penting untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.
Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi dan tekanan sosial di sejumlah daerah membuat kebutuhan terhadap perlindungan sosial semakin meningkat. Karena itu, Pemerintah Aceh berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat skema jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Tak hanya soal kesehatan, Pemerintah Aceh juga membawa persoalan penanganan bencana hidrometeorologi yang dalam beberapa bulan terakhir melanda sejumlah wilayah di Aceh. Curah hujan tinggi yang memicu banjir dan longsor di beberapa kabupaten disebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” kata Dek Fadh.
Pemerintah Aceh berharap bantuan sosial dan dukungan logistik dari Kementerian Sosial dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak, terutama di wilayah yang masih mengalami kerusakan infrastruktur dan gangguan aktivitas ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Aceh turut memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh. Program tersebut disebut sebagai salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.
Fadhlullah mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh. Karena itu, Pemerintah Aceh meminta dukungan Kementerian Sosial agar program tersebut dapat berkembang lebih maksimal.
“Kami juga menyampaikan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dan berharap adanya dukungan serta sinergi dari Kementerian Sosial agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial RI berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pemerintah Aceh berharap komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Rencong.
“Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” kata Fadhlullah.
Baca Juga:
