Aceh Minta Pembangunan Kereta Api Dikaji Ulang

BANDA ACEH - Rel kereta yang membelah pesisir utara Aceh itu kini lebih banyak diam. Di beberapa titik, bantalan rel tertutup lumpur. Sebagian jalur bahkan rusak diterjang bencana hidrometeorologi yang berulang dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah kondisi itu, Pemerintah Aceh meminta pembangunan jaringan kereta api di provinsi tersebut dikaji ulang secara menyeluruh agar proyek yang lama tersendat itu bisa kembali dipercepat.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, mengatakan pengembangan perkeretaapian di Aceh membutuhkan evaluasi komprehensif karena kondisi lapangan telah banyak berubah dibanding perencanaan awal.

“Kereta api merupakan moda transportasi yang paling efisien sehingga perlu segera dikembangkan untuk mendukung konektivitas dan perekonomian Aceh,” ujar Faisal dalam keterangannya, Minggu, 17 Mei 2026.

Menurut dia, pembangunan jalur kereta tidak lagi bisa hanya mengacu pada rencana lama. Perubahan tata ruang wilayah, pembangunan infrastruktur baru, hingga dampak bencana alam membuat pemerintah perlu menata ulang arah pengembangan jaringan rel di Aceh.

Pemerintah pusat sendiri menempatkan proyek kereta api Aceh–Sumatra Utara sebagai bagian dari prioritas nasional. Lintasan Aceh–Besitang menjadi salah satu fokus utama dalam program percepatan konektivitas Trans Sumatra yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Proyek tersebut diproyeksikan menjadi tulang punggung distribusi logistik dan mobilitas penumpang di kawasan barat Indonesia. Pemerintah berharap keberadaan jalur kereta dapat memangkas biaya distribusi barang yang selama ini masih bertumpu pada transportasi darat.

Bagi Pemerintah Aceh, pembangunan jaringan rel bukan sekadar proyek infrastruktur. Kereta api dipandang sebagai instrumen penting untuk membuka konektivitas antardaerah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Teuku Faisal menegaskan Pemerintah Aceh siap mendukung pengembangan jaringan kereta api agar sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas nasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Aceh bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan pada 5 Mei 2026.

Rapat tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, perwakilan Bappeda Aceh, serta sejumlah pejabat struktural Dishub Aceh. Pertemuan berlangsung di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi infrastruktur kereta api Aceh yang kembali terganggu akibat bencana.

Dalam forum itu, pemerintah daerah membahas kerusakan sarana dan prasarana rel akibat bencana hidrometeorologi, progres rehabilitasi fasilitas perkeretaapian, hingga rencana pengembangan jaringan rel ke depan.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, Jimmy Michael Gultom, menyambut baik usulan penataan ulang rencana pembangunan kereta api Aceh. Menurut dia, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan arah pengembangan jaringan rel di wilayah tersebut.

Berdasarkan paparan BTP Kelas I Medan, sedikitnya terdapat 65 titik fasilitas prasarana kereta api di lintas Lhokseumawe–Bireuen yang terdampak bencana. Kerusakan itu menyebabkan layanan kereta api perintis Aceh yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia terhenti sementara.

Penghentian layanan itu kembali memperlihatkan rapuhnya infrastruktur transportasi rel di Aceh. Jalur yang sebelumnya diharapkan menjadi penggerak konektivitas kawasan justru belum mampu beroperasi secara stabil akibat persoalan infrastruktur dan bencana.

Di sisi lain, dorongan untuk menghidupkan kembali jalur kereta api terus menguat. Pemerintah daerah berharap proyek tersebut tidak kembali menjadi rencana panjang tanpa kepastian penyelesaian.

Bagi Aceh, rel kereta bukan hanya jalur transportasi. Ia dipandang sebagai simbol keterhubungan wilayah yang selama ini terpisah jarak dan biaya logistik mahal.