Wagub Pacu Huntap, Pemerintah Aceh Dorong Data dan Eksekusi Cepat
0 menit baca
BANDA ACEH - Dari ruang kerjanya di Kantor Gubernur Aceh, Fadhlullah mengirim pesan yang lugas kepada para kepala daerah. Rapat virtual itu tidak diisi basa-basi. Fokusnya satu, percepatan penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Di Banda Aceh, arah kebijakan itu ditegaskan—pemerintah kabupaten dan kota diminta tidak hanya menuntaskan hunian sementara (huntara) yang masih tersisa, tetapi juga segera bergerak menyiapkan fondasi pembangunan huntap. Kuncinya terletak pada data: siapa penerimanya, di mana lokasinya, dan bagaimana verifikasinya.
“Di samping menyelesaikan beberapa titik huntara, kita juga harus bergerak cepat menyiapkan pembangunan huntap,” ujar Fadhlullah, Rabu (1/4/2026)..
Bagi Pemerintah Aceh, fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi tidak boleh tersendat oleh persoalan administratif. Karena itu, penyiapan data menjadi prioritas awal, sekaligus penentu keberhasilan program di lapangan.
Dalam arahannya, Fadhlullah merinci tiga skema yang disiapkan untuk mempercepat pembangunan huntap. Pertama, skema hunian komunal yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, pembangunan di atas lahan milik korban melalui fasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang memberi ruang bagi masyarakat membangun di lokasi asal. Ketiga, bantuan dana tunai sebesar Rp60 juta bagi warga yang memilih membangun secara mandiri.
Tiga skema ini, dalam pandangan Pemerintah Aceh, menjadi opsi yang fleksibel untuk menjawab kebutuhan beragam masyarakat terdampak.
Namun, skema saja tidak cukup. Fadhlullah menekankan sejumlah langkah teknis yang kerap menjadi hambatan di lapangan: penetapan lokasi huntap melalui Surat Keputusan, penyelesaian status lahan, hingga kepastian legalitas tanah. Semua itu diminta segera dituntaskan agar tidak menghambat proses pembangunan.
Lebih jauh, Pemerintah Aceh juga mendorong pembentukan tim verifikasi lintas sektor. Melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan, tim ini bertugas memastikan data penerima benar-benar akurat berbasis by name by address.
Bagi Dek Fadh, kecepatan harus berjalan beriringan dengan ketepatan. Tidak boleh ada celah dalam validasi data, sekaligus tidak ada alasan untuk memperlambat proses.
“Seluruh tahapan harus dipercepat. Tidak boleh ada keterlambatan administrasi,” tegasnya.
Arahan itu menegaskan satu hal: Pemerintah Aceh ingin memastikan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi berlanjut hingga masyarakat benar-benar memiliki hunian yang layak dan permanen.
Di tengah berbagai tantangan di lapangan, pendekatan yang diambil sederhana namun tegas, rapikan data, percepat keputusan, dan pastikan eksekusi berjalan.
Bagi Pemerintah Aceh, huntap bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah simbol kepastian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan bukti bahwa negara hadir hingga tahap pemulihan tuntas.
Di Banda Aceh, arah kebijakan itu ditegaskan—pemerintah kabupaten dan kota diminta tidak hanya menuntaskan hunian sementara (huntara) yang masih tersisa, tetapi juga segera bergerak menyiapkan fondasi pembangunan huntap. Kuncinya terletak pada data: siapa penerimanya, di mana lokasinya, dan bagaimana verifikasinya.
“Di samping menyelesaikan beberapa titik huntara, kita juga harus bergerak cepat menyiapkan pembangunan huntap,” ujar Fadhlullah, Rabu (1/4/2026)..
Bagi Pemerintah Aceh, fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi tidak boleh tersendat oleh persoalan administratif. Karena itu, penyiapan data menjadi prioritas awal, sekaligus penentu keberhasilan program di lapangan.
Dalam arahannya, Fadhlullah merinci tiga skema yang disiapkan untuk mempercepat pembangunan huntap. Pertama, skema hunian komunal yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, pembangunan di atas lahan milik korban melalui fasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang memberi ruang bagi masyarakat membangun di lokasi asal. Ketiga, bantuan dana tunai sebesar Rp60 juta bagi warga yang memilih membangun secara mandiri.
Tiga skema ini, dalam pandangan Pemerintah Aceh, menjadi opsi yang fleksibel untuk menjawab kebutuhan beragam masyarakat terdampak.
Namun, skema saja tidak cukup. Fadhlullah menekankan sejumlah langkah teknis yang kerap menjadi hambatan di lapangan: penetapan lokasi huntap melalui Surat Keputusan, penyelesaian status lahan, hingga kepastian legalitas tanah. Semua itu diminta segera dituntaskan agar tidak menghambat proses pembangunan.
Lebih jauh, Pemerintah Aceh juga mendorong pembentukan tim verifikasi lintas sektor. Melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan, tim ini bertugas memastikan data penerima benar-benar akurat berbasis by name by address.
Bagi Dek Fadh, kecepatan harus berjalan beriringan dengan ketepatan. Tidak boleh ada celah dalam validasi data, sekaligus tidak ada alasan untuk memperlambat proses.
“Seluruh tahapan harus dipercepat. Tidak boleh ada keterlambatan administrasi,” tegasnya.
Arahan itu menegaskan satu hal: Pemerintah Aceh ingin memastikan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi berlanjut hingga masyarakat benar-benar memiliki hunian yang layak dan permanen.
Di tengah berbagai tantangan di lapangan, pendekatan yang diambil sederhana namun tegas, rapikan data, percepat keputusan, dan pastikan eksekusi berjalan.
Bagi Pemerintah Aceh, huntap bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah simbol kepastian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan bukti bahwa negara hadir hingga tahap pemulihan tuntas.
