99 Calon Ketua DPC PKB Se-Aceh Jalani Uji Kelayakan
0 menit baca
BANDA ACEH- Sebanyak 99 calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari seluruh kabupaten/kota di Aceh dijadwalkan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tahap II di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin (27/4/2026). Tahapan ini menjadi penentu dalam proses penjaringan pimpinan DPC PKB se-Aceh, dengan penekanan pada kapasitas kepemimpinan, integritas, loyalitas kader, serta visi strategis dalam memperkuat basis partai di daerah.
Berbeda dari tahap awal yang menitikberatkan pada verifikasi administrasi, UKK tahap II mengharuskan setiap kandidat mengikuti wawancara langsung bersama jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Dalam forum tersebut, para calon akan diuji secara mendalam terkait pemahaman ideologis, komitmen terhadap garis perjuangan partai, kemampuan manajerial, hingga strategi politik dalam membesarkan PKB di tingkat kabupaten/kota.
Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan Daud, menegaskan bahwa proses seleksi ini dirancang untuk melahirkan figur-figur pemimpin yang tidak hanya memenuhi syarat organisatoris, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan yang terukur dan visi politik yang kuat.
“Pada tahap ini, para calon akan diuji pemahamannya terhadap PKB, ideologi partai, loyalitas organisasi, serta komitmennya dalam membesarkan dan memenangkan PKB di Aceh,” ujar Ruslan Daud kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (26/4/2026) malam.
Ruslan yang akrab disapa HRD menjelaskan, keterlibatan langsung DPP dalam proses UKK merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas serta memastikan standar penilaian berlangsung secara profesional dan terukur. Menurutnya, DPP ingin memastikan bahwa figur yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kecakapan memimpin dan mampu menjalankan agenda politik partai secara selaras dengan kebijakan nasional.
“Proses ini tidak hanya melihat kelengkapan administratif atau popularitas semata, tetapi menilai secara menyeluruh kualitas kepemimpinan, kapasitas organisasi, dan kemampuan membangun kekuatan politik partai di daerah,” katanya.
Ia menambahkan, setelah seluruh tahapan UKK selesai, hasil penilaian akan langsung dibawa ke Jakarta oleh tim DPP untuk dibahas dalam rapat pleno tim lima. Forum tersebut nantinya akan menentukan nama-nama yang dinilai layak memimpin DPC PKB di masing-masing daerah.
“Seluruh hasil UKK akan dibahas secara kolektif di DPP tanpa ruang intervensi. Dari forum pleno itu akan diputuskan siapa yang dinilai paling layak menjadi Ketua DPC,” ujar anggota Komisi V DPR RI tersebut.
Menurut HRD, penjaringan calon Ketua DPC kali ini merupakan bagian dari langkah konsolidasi besar PKB dalam memperkuat fondasi organisasi menjelang agenda politik ke depan. Proses tersebut, kata dia, telah diawali dengan pemetaan kader potensial di seluruh Aceh yang kemudian dilanjutkan melalui forum Musyawarah Cabang (Muscab) di 23 kabupaten/kota.
Dari proses itu, muncul nama-nama kader yang dinilai memiliki peluang dan kapasitas untuk memimpin DPC. Namun demikian, penilaian akhir tetap didasarkan pada hasil UKK yang menempatkan kualitas personal, kemampuan konsolidasi, serta daya dorong politik sebagai indikator utama.
“Kami ingin mendapatkan ketua DPC yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, visi yang kuat, dan kemampuan membangun partai secara terstruktur. PKB membutuhkan pemimpin daerah yang mampu menggerakkan organisasi, membangun kepercayaan publik, dan memenangkan partai,” tegas HRD.
Ia menambahkan, keputusan final tetap berada di tangan Ketua Umum DPP PKB setelah menerima laporan lengkap dari tim penguji. Penetapan tersebut akan mempertimbangkan sejumlah indikator strategis, termasuk kapasitas manajerial, kemampuan memperkuat struktur partai hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS), serta kecakapan membangun komunikasi politik dengan masyarakat.
HRD juga menekankan bahwa kepemimpinan DPC ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada kepentingan internal partai, melainkan harus mampu menghadirkan PKB sebagai kekuatan politik yang responsif, dekat dengan rakyat, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Partai harus hadir di setiap momentum kehidupan masyarakat, memberikan manfaat nyata bagi umat, daerah, bangsa, dan negara. Di situlah letak kekuatan utama dalam membesarkan PKB,” pungkasnya.
Melalui proses seleksi yang ketat, berlapis, dan terukur ini, PKB menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar memilih pimpinan struktural, melainkan menyiapkan motor penggerak politik yang mampu memperkuat konsolidasi partai, memperluas basis dukungan, serta menjadikan PKB semakin solid dan kompetitif di Aceh.(Red)
