Pendemo Kembali Desak KPK Audit Dana Korban Banjir di Bireuen
0 menit baca
BIREUEN- Seribuan masyarakat korban banjir dan tanah longsor dari berbagai desa di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin (6/4/2026) pagi.
Para pengunjuk rasa sudah berkumpul di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks Stadion Cot Gapu Bireuen sejak pukul 08.00 WIB. Mereka datang dari berbagai desa yang terdampak banjir dengan menggunakan sepeda motor, mobil dan kendaraan bak terbuka.
Setelah berkumpul di RTH, seribuan pendemo bergerak ke kantor Bupati Bireuen yang bersebelahan atau berada di sebelah timur RTH. Mereka dengan berjalan kaki serentak bergerak membawa berbagai tuntutan dan kritikan kepada Pemkab Bireuen yang dituliskan di karton dan spanduk serta poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana.
Aksi jilid 2 ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dituding telah mengabaikan hak-hak korban bencana banjir dan tanah longsor yang belum merata mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam orasinya, para demonstran menilai proses pendataan tidak transparan. Mereka juga menyoroti banyaknya warga terdampak yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dengan alasan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).
Salah seorang perwakilan korban banjir asal Peusangan mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut masih banyak warga yang kehilangan harta benda dan rumah terendam, namun belum menerima bantuan hingga saat ini.
“Banyak dari kami belum menerima bantuan, baik Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan rumah rusak, maupun dana stimulan lainnya. Ada yang tidak terdata, ada juga yang dianggap tidak memenuhi syarat. Ini yang kami pertanyakan,” katanya di tengah aksi.
Selain itu, para korban banjir yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut, juga kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dana korban banjir di Kabupaten Bireuen. Baik dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah setempat.
“Kami mendesak KPK untuk turun ke Bireuen serta meminta aparat penegak hukum untuk segera mengaudit berbagai anggaran baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang disalurkan lewat Pemkab Bireuen maupun anggaran daerah yang belum disalurkan kepada kami korban banjir,” pinta mereka.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP serta gabungan aparat TNI dan Polri yang berseragam preman. Secara umum, situasi tetap berlangsung kondusif. Setelah beberapa saat berorasi, Bupati Bireuen Mukhlis bersama Wakil Bupati Razuardi dan jajaran pemerintah daerah menemui massa aksi untuk berdialog.(Red)
