Mualem di Paripurna DPRA Paparkan Akuntabilitas dan Capaian Pemerintah Aceh

BANDA ACEH - Di ruang sidang utama Gedung DPRA, Muzakir Manaf berdiri di hadapan para legislator. Senin siang itu (6/4/2026), agenda Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bukan sekadar rutinitas tahunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dibacakan—sebuah dokumen yang merangkum arah, capaian, sekaligus evaluasi perjalanan Pemerintah Aceh selama satu tahun anggaran.

Bagi Mualem, LKPJ bukan sekadar laporan administratif. Ia menyebutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi titik temu antara eksekutif dan legislatif untuk menilai sejauh mana kebijakan berjalan efektif, dan di mana perbaikan perlu dilakukan.

Nada yang disampaikan tidak defensif. Mualem justru menekankan bahwa capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif. Peran DPR Aceh, unsur Forkopimda, hingga partisipasi masyarakat disebut sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan yang berjalan.

“Pembangunan adalah kerja bersama,” menjadi garis besar pesan yang dibangun di forum itu.

Dari sisi keuangan, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah melampaui target—lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen. Sementara belanja daerah terealisasi lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen. Angka-angka itu memberi gambaran tentang stabilitas fiskal yang relatif terjaga, sekaligus ruang gerak pembangunan yang tetap berjalan.

Namun, Mualem tidak berhenti pada angka. Ia mengurai indikator makro yang menjadi tolok ukur kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh naik dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen—meski diakui ada potensi tekanan kembali akibat bencana. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren penurunan, dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.

Di balik data itu, Pemerintah Aceh mengklaim telah menjalankan berbagai program strategis. Pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, hingga jaminan kesehatan untuk lebih dari 1,7 juta jiwa menjadi bagian dari upaya tersebut.

Di sektor ekonomi, investasi yang masuk tercatat lebih dari Rp9 triliun. Aktivitas ekspor pun meningkat, memberi dorongan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi Mualem, seluruh program itu dirancang dengan satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik, pemberdayaan yang nyata, dan daya saing daerah yang terus diperkuat.

Ia menegaskan, setiap kebijakan diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya soal ambisi, tetapi juga soal disiplin dalam pengelolaan sumber daya.

Rapat paripurna itu juga menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ—sebuah mekanisme pengawasan yang akan mengkaji lebih dalam laporan yang disampaikan.

Di ujung penyampaiannya, Mualem kembali menggarisbawahi pentingnya sinergi. Ia mendorong DPR Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga ritme kerja—kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas—demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.

Di ruang sidang itu, LKPJ bukan sekadar laporan yang dibacakan. Ia menjadi cermin kinerja, sekaligus peta jalan bagi Pemerintah Aceh untuk melangkah ke tahap berikutnya.