Mualem di Meja Audit, Komitmen Pemerintah Aceh Menjaga Akuntabilitas
JAKARTA - Di tengah sorotan terhadap tata kelola keuangan daerah, langkah Muzakir Manaf menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 terasa lebih dari sekadar agenda formal. Di Jakarta, Gubernur Aceh itu menegaskan satu pesan utama: Pemerintah Aceh siap diaudit, terbuka, dan bertanggung jawab.
Pertemuan yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi titik awal proses pemeriksaan atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh. Namun bagi Mualem, momentum ini bukan sekadar kewajiban administratif tahunan. Ia menjadikannya sebagai panggung untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih.
Didampingi Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir dan jajaran pimpinan perangkat daerah, Mualem tampil dengan sikap yang tegas namun terbuka. Ia memastikan seluruh jajaran Pemerintah Aceh akan bersikap kooperatif—mulai dari penyediaan data hingga dukungan penuh terhadap tim pemeriksa.
Komitmen itu bukan tanpa alasan. Di mata Mualem, audit adalah instrumen evaluasi yang penting. Dari proses tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memperbaiki kualitas perencanaan anggaran pembangunan.
"Ini bukan sekadar pemeriksaan, tetapi momentum perbaikan," menjadi semangat yang tercermin dari sikap Pemerintah Aceh.
Lebih jauh, Mualem juga menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan BPK. Baginya, hubungan itu tidak semata pengawasan, melainkan kolaborasi untuk menghadirkan pengelolaan keuangan yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Penyerahan surat tugas pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dari BPK kepada Gubernur Aceh menjadi penanda dimulainya audit secara resmi. Sebuah simbol yang sekaligus mempertegas kesiapan Pemerintah Aceh untuk menjalani seluruh tahapan dengan transparan.
Langkah ini mencerminkan upaya menjaga kredibilitas di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi. Pemerintah Aceh, melalui kepemimpinan Mualem, ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD tidak hanya tercatat dengan baik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar laporan keuangan. Melainkan kepercayaan publik. Dan di hadapan proses audit itu, Pemerintah Aceh memilih untuk berdiri di garis depan—menunjukkan komitmen, membuka diri, dan terus berbenah.
