Dek Fadh Dampingi Mendagri: Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana
0 menit baca
TAMIANG - Di lapangan yang masih menyisakan jejak bencana di Aceh Tamiang, barisan peserta apel berdiri rapi. Di hadapan mereka, Fadhlullah mendampingi Tito Karnavian membuka Gelombang III Satgas Pemulihan Pascabencana Praja IPDN dan ASN Kementerian Dalam Negeri.
Apel yang digelar Sabtu (4/4/2026), di halaman Dinas Pekerjaan Umum itu bukan sekadar seremoni. Ia menjadi penanda bahwa proses pemulihan belum usai dan justru memasuki fase yang menuntut ketelitian serta kecepatan.
Kehadiran Wakil Gubernur Aceh bersama Menteri Dalam Negeri dan jajaran Forkopimda menghadirkan pesan yang tegas: sinergi pusat dan daerah menjadi kunci. Dalam konteks bencana, koordinasi bukan pilihan, melainkan keharusan.
“Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pemulihan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal,” ujar Fadhlullah.
Data yang dipaparkan Satgas menunjukkan progres yang bergerak maju. Dari total 52 daerah terdampak di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—sebanyak 38 telah kembali pada kondisi normal. Namun, Aceh Tamiang masih membutuhkan perhatian di sejumlah sektor, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan lingkungan permukiman.
Di titik ini, Pemerintah Aceh mengambil posisi aktif. Bukan hanya mengawal, tetapi juga memastikan setiap tahapan berjalan tepat sasaran. Fadhlullah menilai, keberhasilan Gelombang I dan II menjadi fondasi penting bagi percepatan lanjutan.
Ia mengapresiasi kerja Satgas Praja IPDN dan ASN Kementerian Dalam Negeri yang telah membersihkan fasilitas pemerintahan, memulihkan kawasan permukiman, hingga membuka kembali akses layanan publik.
“Ini bukti nyata kolaborasi yang efektif antara pusat dan daerah,” katanya.
Kini, pada Gelombang III, sebanyak 768 personel kembali diterjunkan. Fokusnya lebih spesifik: menyelesaikan 42 titik sasaran yang tersisa di Aceh Tamiang. Pekerjaan yang dihadapi bukan lagi tahap awal, melainkan penyempurnaan—membersihkan sisa lumpur, memperbaiki drainase, hingga memastikan akses lingkungan masyarakat benar-benar pulih.
Fadhlullah menekankan pentingnya optimalisasi kerja lapangan. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, sementara kecepatan eksekusi menjadi faktor penentu keberhasilan.
Apel pembukaan itu, dengan demikian, bukan hanya awal kegiatan. Ia adalah pengingat bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan konsistensi—dari kebijakan hingga implementasi.
Bagi Pemerintah Aceh, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari cepatnya proses selesai, tetapi dari sejauh mana masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan normal, dan roda pemerintahan kembali berfungsi tanpa hambatan.
Di Aceh Tamiang, upaya itu masih berlangsung. Namun dengan keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, optimisme bahwa pemulihan akan tuntas perlahan menemukan pijakannya.
Apel yang digelar Sabtu (4/4/2026), di halaman Dinas Pekerjaan Umum itu bukan sekadar seremoni. Ia menjadi penanda bahwa proses pemulihan belum usai dan justru memasuki fase yang menuntut ketelitian serta kecepatan.
Kehadiran Wakil Gubernur Aceh bersama Menteri Dalam Negeri dan jajaran Forkopimda menghadirkan pesan yang tegas: sinergi pusat dan daerah menjadi kunci. Dalam konteks bencana, koordinasi bukan pilihan, melainkan keharusan.
“Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pemulihan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal,” ujar Fadhlullah.
Data yang dipaparkan Satgas menunjukkan progres yang bergerak maju. Dari total 52 daerah terdampak di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—sebanyak 38 telah kembali pada kondisi normal. Namun, Aceh Tamiang masih membutuhkan perhatian di sejumlah sektor, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan lingkungan permukiman.
Di titik ini, Pemerintah Aceh mengambil posisi aktif. Bukan hanya mengawal, tetapi juga memastikan setiap tahapan berjalan tepat sasaran. Fadhlullah menilai, keberhasilan Gelombang I dan II menjadi fondasi penting bagi percepatan lanjutan.
Ia mengapresiasi kerja Satgas Praja IPDN dan ASN Kementerian Dalam Negeri yang telah membersihkan fasilitas pemerintahan, memulihkan kawasan permukiman, hingga membuka kembali akses layanan publik.
“Ini bukti nyata kolaborasi yang efektif antara pusat dan daerah,” katanya.
Kini, pada Gelombang III, sebanyak 768 personel kembali diterjunkan. Fokusnya lebih spesifik: menyelesaikan 42 titik sasaran yang tersisa di Aceh Tamiang. Pekerjaan yang dihadapi bukan lagi tahap awal, melainkan penyempurnaan—membersihkan sisa lumpur, memperbaiki drainase, hingga memastikan akses lingkungan masyarakat benar-benar pulih.
Fadhlullah menekankan pentingnya optimalisasi kerja lapangan. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, sementara kecepatan eksekusi menjadi faktor penentu keberhasilan.
Apel pembukaan itu, dengan demikian, bukan hanya awal kegiatan. Ia adalah pengingat bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan konsistensi—dari kebijakan hingga implementasi.
Bagi Pemerintah Aceh, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari cepatnya proses selesai, tetapi dari sejauh mana masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan normal, dan roda pemerintahan kembali berfungsi tanpa hambatan.
Di Aceh Tamiang, upaya itu masih berlangsung. Namun dengan keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, optimisme bahwa pemulihan akan tuntas perlahan menemukan pijakannya.
