APDESI Soroti Pelaksanaan MBG, Desak Perbaikan Tata Kelola dan Libatkan UMKM Lokal
0 menit baca
BIREUEN- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bireuen kini menjadi sorotan serius. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Bireuen menerima sejumlah laporan dari perangkat desa terkait dugaan belum optimalnya tata kelola program, terutama menyangkut keterlibatan pelaku usaha lokal.
Kabag Hukum dan HAM DPC APDESI Bireuen, Tgk Muliadi, SH, mengungkap kan bahwa pihaknya menemukan indikasi adanya pengelolaan dapur MBG oleh pihak tertentu secara terpusat, bahkan diduga menangani lebih dari satu dapur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pemerataan ekonomi yang menjadi tujuan utama program.
"Program ini dirancang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pelibatan pelaku usaha lokal dan UMKM. Namun, jika pengelolaannya tidak merata dan cenderung terpusat, maka tujuan tersebut sulit tercapai," ujar Tgk Muliadi.
Selain itu, APDESI juga menyoroti proses pengadaan bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan terbuka. Sejumlah pelaku usaha lokal disebut belum mendapatkan ruang yang adil untuk berpartisipasi, baik sebagai penyedia bahan maupun dalam rantai distribusi.
"Keluhan yang kami terima menunjukkan adanya keterbatasan akses bagi pelaku usaha lokal. Ini menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kesenjangan," katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa lemahnya tata kelola dalam pengadaan bahan baku berpotensi berdampak langsung pada kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, terutama anak-anak.
"Jika proses pengadaan tidak kompetitif dan terbuka, maka kualitas bahan bisa terpengaruh. Padahal, program ini menyasar anak-anak, sehingga aspek gizi, kualitas, dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan," tegasnya.
APDESI menilai, program MBG tidak semata persoalan distribusi bantuan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab kolektif dalam memastikan standar kesehatan dan kelayakan pangan terpenuhi.
"Ini bukan hanya program sosial, tetapi juga menyangkut masa depan generasi. Makanan yang disajikan harus benar-benar aman, higienis, dan memenuhi standar gizi," tambahnya.
Tak hanya itu, APDESI Bireuen juga menyoroti pentingnya pemenuhan standar operasional dapur, termasuk kesesuaian spesifikasi fasilitas serta pengelolaan limbah. Hal ini dinilai krusial untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Saat ini, APDESI tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di berbagai wilayah di Bireuen. Hasil inventarisasi tersebut akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program.
"Kami bekerja secara objektif dan berbasis data. Semua temuan akan kami laporkan kepada pihak berwenang agar menjadi dasar evaluasi menyeluruh," jelas Tgk Muliadi.
APDESI Bireuen menegaskan, keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Mereka juga mendesak adanya pembenahan tata kelola secara menyeluruh, guna memastikan program berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Perbaikan harus segera dilakukan. Program ini harus benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi desa, bukan sebaliknya menimbulkan ketimpangan," pungkasnya.(Red)
