Safrizal Diminta Turun Langsung Ke Pengungsi Bireuen: Jangan Bicara di Pendopo
0 menit baca
BIREUEN- Pernyataan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana, Safrizal ZA, memicu kemarahan korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen. Para pengungsi menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi nyata yang mereka alami di lapangan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Safrizal menyebut para korban tidak boleh lagi tinggal di tenda karena telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Sejumlah korban mengaku hingga kini masih bertahan di tenda darurat karena belum memiliki tempat tinggal yang layak.
"Kami sangat kecewa. Rumah kami hancur, sampai hari ini kami masih tidur di tenda bersama keluarga. Tapi justru kami dibilang tidak boleh lagi tinggal di tenda karena sudah menerima DTH. Kami bahkan tidak tahu soal itu," ujar salah seorang pengungsi di kompleks Kantor Bupati Bireuen, Selasa (17/3/2026).
Para korban mendesak Safrizal untuk tidak hanya menerima laporan dari pejabat daerah, melainkan turun langsung ke lokasi bencana agar melihat kondisi sebenarnya. Mereka menilai kebijakan yang diambil tanpa verifikasi lapangan hanya akan memperburuk keadaan.
"Jangan cuma dengar informasi dari pendopo. Datang ke sini, lihat sendiri bagaimana kami hidup di tenda. Jangan asal bicara," tegas pengungsi lainnya dengan nada geram.
Kekecewaan juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan korban dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait usulan pembangunan hunian sementara (huntara). Para korban menduga tidak adanya keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan dasar mereka.
"Kami tidak pernah diajak musyawarah. Tiba-tiba ada keputusan, katanya sudah ada bantuan. Nyatanya kami tidak menerima apa-apa," ungkap salah satu korban.
Lebih tragis lagi, sebagian pengungsi mengaku kehilangan segalanya-rumah dan tanah mereka hanyut terbawa arus banjir. Kini, mereka hidup tanpa kepastian, hanya bergantung pada tenda darurat yang sewaktu-waktu bisa dibongkar.
"Kalau tenda ini dibongkar, kami harus ke mana? Tidak mungkin terus menumpang di rumah saudara. Sewa rumah pun tidak sanggup," keluh korban lainnya.
Situasi ini mendorong para pengungsi untuk meminta perhatian langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Mereka berharap ada evaluasi terhadap kinerja Satgas PRR di Aceh, termasuk sikap Safrizal yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan korban.
Para pengungsi juga mendesak Safrizal segera meralat pernyataannya dan hadir langsung di tengah mereka, bukan sekadar memberikan komentar dari ruang ber-AC.
"Jangan cari panggung di atas penderitaan kami. Kami butuh solusi, bukan pernyataan yang menyakitkan," tegas para pengungsi.
Hingga kini, para korban masih bertahan di tenda darurat, menunggu kepastian hunian yang layak-sebuah hak dasar yang belum juga mereka dapatkan pascabencana.(Red)
