Ratusan Korban Bencana Demo di Kantor Bupati, Desak KPK Audit Dana Banjir Bireuen

BIREUEN- Ratusan warga korban banjir dan tanah longsor dari berbagai desa di Kabupaten Bireuen bersama Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin (16/3/2026).

Massa yang didominasi para korban bencana tersebut membawa spanduk dan banner berisi kecaman keras terhadap pemerintah daerah serta tuntutan agar aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan anggaran penanganan bencana di Bireuen.

Dalam aksinya, para demonstran secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun langsung ke Kabupaten Bireuen untuk mengaudit pengelolaan dana penanganan banjir serta memeriksa Bupati Bireuen yang diduga terlibat dalam berbagai proyek pemerintah.

Pendemo menuding bupati lebih sibuk mengurus proyek dibandingkan memperhatikan nasib para korban bencana yang hingga kini masih hidup dalam kondisi memprihatinkan.

"Bupati Bireuen diduga lebih mengutamakan proyek untuk memperkaya diri dan keluarganya daripada memikirkan nasib kami para korban bencana," teriak salah seorang orator dari atas mobil komando yang disambut sorakan massa.

Massa juga menyoroti sejumlah proyek tanggap darurat pascabencana yang menggunakan dana negara dan diduga dikerjakan oleh perusahaan milik bupati serta orang-orang dekatnya. Di antaranya proyek pembangunan jembatan Bailey serta proyek perbaikan jalan Teupin Reudeup–Awe Geutah.

Selain itu, warga juga mencurigai adanya konflik kepentingan dalam berbagai proyek lain, baik yang bersumber dari APBN, APBA maupun APBK.

Beberapa proyek yang ikut disorot antara lain pembangunan kampung nelayan di Kecamatan Kuala yang bersumber dari dana APBN serta sejumlah proyek pembangunan jalan yang disebut-sebut diduga dikuasai oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah.

"Bupati yang seharusnya tidak boleh terlibat proyek justru diduga melobi berbagai proyek pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBA," ungkap salah seorang peserta aksi.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen yang dipimpin oleh adik kandung bupati. Mereka meminta agar temuan tersebut dibuka secara transparan kepada publik dan diusut hingga tuntas.

Sementara itu, perwakilan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen dalam aksi tersebut juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana bantuan untuk korban banjir.

Koordinator GeRAK Bireuen, Murni, menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat bantuan Presiden Prabowo sebesar Rp4 miliar yang diperuntukkan bagi korban banjir di Bireuen namun belum sepenuhnya disalurkan.

"Ketika masih ada dana yang belum digunakan sementara para korban masih membutuhkan bantuan, maka wajar jika publik meminta penjelasan dan audit terhadap pengelolaan dana tersebut," tegas Murni di sela-sela aksi.

Selain dana bantuan presiden, massa juga menyoroti dana sebesar Rp2 miliar dari APBK Bireuen yang diperuntukkan bagi korban bencana namun diduga belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan kehidupan warga terdampak.

Para korban bahkan menduga dana bantuan tersebut berpotensi dialihkan untuk kepentingan proyek tertentu.

Kekecewaan para korban bencana semakin memuncak karena hingga kini mereka mengaku belum mendapatkan berbagai hak dasar pascabencana, seperti hunian sementara (Huntara), hunian tetap (Huntap), dana tunggu hunian (DTH), maupun jatah hidup (Jadup).

Suasana haru menyelimuti aksi ketika seorang korban banjir asal Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Suratin, menyampaikan orasi dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung.

Ia menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan murni lahir dari penderitaan para korban bencana yang merasa diabaikan oleh pemerintah daerah.

"Aksi kami hari ini murni dari hati nurani. Kami hanya menuntut hak-hak kami yang sampai hari ini belum terpenuhi. Kami butuh Huntara, Huntap, dana tunggu hunian, jatah hidup dan bantuan lainnya. Kami sangat sedih," ujar Suratin sambil menangis di hadapan massa.

Para korban juga membandingkan kondisi penanganan bencana di daerah lain yang dinilai jauh lebih cepat dan terkoordinasi dibandingkan dengan di Kabupaten Bireuen.

Mereka mempertanyakan mengapa berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah pusat dapat terealisasi di daerah lain, sementara di Bireuen masih belum jelas.

Salah seorang korban bahkan mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya menyebutkan bahwa daerah yang tidak menyerahkan data korban secara lengkap dapat ditinggalkan oleh pemerintah pusat dalam proses penyaluran bantuan.

"Kalau benar pemerintah pusat tidak bisa menyalurkan bantuan karena data tidak diusulkan oleh pemerintah daerah, maka ini sangat menyedihkan. Kami yang menjadi korban," kata seorang pengungsi.

Kemarahan warga semakin memuncak karena pada saat aksi berlangsung, Bupati Bireuen justru tidak berada di tempat dan diduga berada di luar daerah.

Koordinator aksi, Halimah dari Sekolah Anti Korupsi, bahkan sempat meminta aparat untuk menghubungi bupati melalui telepon dan menyalakan pengeras suara agar warga bisa mendengar langsung penjelasan dari kepala daerah.

Namun permintaan tersebut tidak mendapat respons.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menegaskan akan terus melakukan perlawanan hingga hak-hak korban bencana dipenuhi dan dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Bireuen diusut secara transparan oleh aparat penegak hukum.(MS)