Pj Sekda Bireuen: Kantor Bupati Bukan Lokasi Pengungsian, Pengungsi Bisa Diusir Jika Melanggar Aturan
0 menit baca
BIREUEN-Pernyataan tegas disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE, terkait keberadaan para korban bencana yang saat ini mendirikan tenda pengungsian di kawasan Kantor Bupati Bireuen. Ia menegaskan bahwa kompleks perkantoran pemerintah bukanlah lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat pengungsian.
Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Meuligoe Bupati Bireuen, Jumat malam (13/3/2026).
Menurut Hanafiah, secara aturan kawasan kantor pemerintahan memiliki fungsi administratif dan pelayanan publik, sehingga tidak dapat dijadikan lokasi tinggal sementara bagi para pengungsi.
"Kantor pemerintahan bukan tempat pengungsian. Jika ada yang mendirikan tenda di area tersebut, secara aturan sah-sah saja untuk ditertibkan, bahkan diusir secara paksa, sebagaimana penertiban pedagang kaki lima yang tidak tertib," tegasnya.
Meski demikian, ia mengaku pemerintah daerah masih mengedepankan pendekatan persuasif, terutama karena saat ini berada dalam bulan suci Ramadhan. Oleh karena itu, hingga kini para pengungsi masih dibiarkan bertahan di lokasi tersebut.
"Karena ini bulan puasa, Bupati mengambil sikap yang cukup bijak. Kalau mereka tidak mau pindah, ya bagaimana lagi. Kita tidak memaksa. Namun perlu digarisbawahi, keberadaan mereka di sini bukan berarti dibenarkan atau diizinkan secara resmi," ujarnya.
Hanafiah juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak tinggal diam terhadap kondisi para korban bencana. Ia menyebutkan bahwa sejumlah solusi telah ditawarkan agar para pengungsi dapat menempati tempat yang lebih layak.
Salah satu solusi yang disediakan pemerintah, kata dia, adalah rumah sewa sementara di kawasan Cot Ijue, Kecamatan Peusangan.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dua unit rumah dengan total 14 kamar yang dilengkapi berbagai fasilitas dasar untuk menunjang kebutuhan para korban bencana.
"Pemerintah sudah mencari solusi dengan menyediakan dua unit rumah sewa dengan 14 kamar. Fasilitasnya lengkap, ada kulkas, ada televisi. Bahkan rumah itu lebih bagus dari rumah Pj Sekda. Tapi mereka menolak dan memilih tetap tinggal di tenda di kantor bupati," jelasnya.
Ia menilai keputusan para pengungsi tersebut sepenuhnya berada di tangan mereka, karena pemerintah telah berupaya memberikan alternatif tempat tinggal yang dinilai lebih manusiawi.
"Kalau mereka tetap memilih tinggal di tenda di sini, mungkin memang mereka merasa lebih nyaman. Pemerintah sudah berusaha maksimal, kita sudah habis upaya," pungkas Hanafiah.
Keberadaan para pengungsi di kompleks Kantor Bupati Bireuen sendiri sebelumnya menjadi sorotan publik, terutama karena mereka menuntut kejelasan hunian yang lebih layak pasca bencana yang melanda wilayah pedalaman Bireuen beberapa waktu lalu.(MS)
