Wagub Aceh Dorong Percepatan Bantuan Pascabencana Saat Terima Kunjungan Pimpinan MPR RI

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan serta program pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, 10 Februari 2026.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda penyerahan bantuan kemanusiaan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah akibat bencana hidrometeorologi. Wilayah tersebut meliputi Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Rombongan MPR RI dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, didampingi para Wakil Ketua MPR RI yakni Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Dari Pemerintah Aceh turut hadir Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, bersama para bupati dan wakil bupati dari delapan daerah yang terdampak bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah menjelaskan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah Aceh telah berlangsung lebih dari dua bulan. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Namun demikian, jumlah pengungsi masih cukup besar. Data terakhir mencatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau sekitar 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian, meski jumlah tersebut terus berkurang seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

Untuk itu, Wakil Gubernur meminta percepatan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya bantuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup pengungsi.

“Kami harap dana bantuan dari Kemensos dipercepat, di antaranya jadup bagi yang tinggal di huntara, dana perabotan, dan dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.

Selain bantuan bagi pengungsi, ia juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor produktif masyarakat, terutama pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama penghidupan warga di daerah terdampak.

Menurutnya, sawah dan kebun warga yang rusak akibat banjir dan longsor harus segera ditangani agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.

Wakil Gubernur juga meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Aceh.

Selain itu, ia mengusulkan agar pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan sementara ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

“Kami harap dengan kedatangan bapak-bapak dari MPR RI segala hal yang dibutuhkan Aceh bisa lebih cepat,” kata Fadhlullah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor di Aceh mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Beberapa sektor yang mulai pulih antara lain pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses transportasi darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Meski demikian, pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu warga Aceh yang berada di pengungsian.

Menurut Tito, percepatan pemberian bantuan uang pengganti bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat menjadi salah satu solusi utama untuk mempercepat pemulihan.

Ia juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan oleh Badan Pusat Statistik agar program bantuan berjalan tepat sasaran.

“Data yang valid jadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari diperiksa,” ujarnya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait penanganan bencana besar yang melanda Aceh.

Menurut Muzani, Gubernur Aceh menyampaikan perlunya pembentukan badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

“Semua yang disampaikan sudah kami sampaikan kepada presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian yang kami rasakan, sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Terkait berbagai usulan yang disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkannya di tingkat pusat. Di antaranya membicarakan kemungkinan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM dengan Pertamina serta mendorong agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat dibiayai melalui APBN.

Ia juga menyebut pihaknya akan mencari solusi terkait bantuan sapi meugang agar tidak hanya menyasar korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara lebih luas.

Dalam kunjungan tersebut, MPR RI turut menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15 ribu paket sembako yang berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, serta pembalut perempuan.

Selain itu, juga diserahkan paket ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, dan Alquran sebagai dukungan bagi masyarakat Aceh untuk menyambut bulan suci Ramadhan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, diharapkan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, sekaligus membantu masyarakat kembali menata kehidupan mereka dengan lebih baik. (umar)