Usai Pertemuan dengan HRD, Menteri PU Doddy Hanggodo Kembali Tinjau Rehab Rekon di Bireuen

BIREUEN- Pemerintah pusat memperce pat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabanjir dan longsor di Aceh. Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Doddy Hanggodo, kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Selasa (24/2/2026), guna meninjau langsung kerusakan infrastruktur dan memastikan percepatan penanganan di lapangan.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas pertemuan khusus antara Menteri PU dan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/2/2026). Dalam pertemuan itu, Ruslan-yang akrab disapa HRD-menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat terdampak bencana di Aceh, khususnya Bireuen.

Fokus Normalisasi Sungai dan Infrastruktur Penghubung

HRD menegaskan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama untuk mengurangi risiko banjir berulang. Ia menyoroti salah satu faktor penyebab banjir, yakni alih fungsi hutan yang berdampak pada meningkatnya debit limpasan air saat curah hujan tinggi.

Selain itu, ia juga mengangkat persoalan abrasi pantai dan pendangkalan muara yang kian meluas pascabencana. Di sektor infrastruktur darat, HRD menyoroti banyaknya jembatan yang rusak dan ambruk, baik di ruas jalan nasional maupun non-nasional yang menjadi akses vital masyarakat.

Sejumlah jembatan yang terdampak antara lain Jembatan Pante Lhong (Kecamatan Peusangan), Jembatan Ulee Jalan (Peusangan Selatan), serta Jembatan Alue Limeng (Kecamatan Jeumpa). Hingga kini, sebagian masyarakat masih menggunakan rakit untuk menyeberang akibat belum pulihnya akses permanen.

"Pemulihan konektivitas harus menjadi prioritas karena menyangkut aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat," ujar HRD kepada wartawan.

Percepatan Hunian Layak bagi Penyintas

Dalam pertemuan tersebut, HRD juga mendorong percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Ia menekankan bahwa penyediaan hunian layak bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan pemulihan psikologis korban bencana.

Pernyataan itu sejalan dengan arahan Ketua Satgas Penanganan Bencana Nasional, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat koordinasi di DPR RI, 17 Februari 2026, yang menegaskan komitmen agar tidak ada lagi warga terdampak yang tinggal di tenda darurat menjelang Idulfitri.

Komitmen Pemerintah Pusat

Dalam kunjungan ke Bireuen, Menteri PU meninjau sejumlah titik strategis, di antaranya Bendung Daerah Irigasi (DI) Pante Lhong di Desa Beunyot, Kecamatan Juli; Jembatan Pante Lhong di Kecamatan Peusangan; serta tanggul sungai di Desa Babah Suwak dan Cot Mee, Kecamatan Kuta Blang.

Menteri PU menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk:

Membangun kembali jembatan yang rusak dengan konstruksi permanen;

Melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh;

Memperbaiki akses jalan yang terdampak banjir dan longsor;

Merehabilitasi bendung dan saluran irigasi agar sawah kembali produktif.

"Kami menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal," ujar Menteri PU di sela kunjungan.

Dukungan Pemerintah Daerah

Bupati Bireuen menyampaikan apresiasi atas respon cepat pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemulihan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi DI Pantai Lhong juga menjadi perhatian penting karena menyangkut pengairan ribuan hektare sawah yang terdampak. Pemulihan jaringan irigasi dinilai krusial untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi petani setempat.

Dengan kunjungan ini, pemerintah pusat menegaskan komitmen menghadirkan solusi konkret dan terukur dalam penanganan dampak banjir dan longsor di Bireuen, sekaligus memastikan proses rehabilitasi berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(Red)