Sekda Aceh Pacu Penanganan Pascabencana, Pastikan Warga Sambut Ramadhan dengan Layak

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan pascabencana agar masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan aman dan bermartabat. Instruksi itu disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Banda Aceh, Senin, 16 Februari 2026.

Dalam rapat yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta instansi terkait tersebut, pemerintah menempatkan penanganan pengungsi sebagai prioritas utama. Fokusnya adalah mempercepat pemindahan warga dari tenda darurat menuju hunian sementara (huntara) yang lebih layak.

Nasir menegaskan, menjelang Ramadhan, stabilitas kebutuhan pokok dan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak bencana menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

“Saat ini sudah dibangun sekitar 6.060 unit huntara, tetapi masih ada warga yang bertahan di tenda darurat. Ini harus segera diselesaikan,” ujar Nasir dalam arahannya.

Ia menekankan bahwa hunian tidak sekadar tempat berteduh, melainkan juga berkaitan dengan martabat dan perlindungan warga yang tengah berupaya bangkit dari situasi bencana.

“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif,” katanya.

Selain pembangunan hunian sementara, pemerintah juga terus mendorong pembangunan hunian tetap (huntap). Hingga saat ini, sebanyak 104 unit huntap telah rampung dibangun di wilayah Aceh Utara.

Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan rumah permanen, Pemerintah Aceh memastikan bantuan Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600 ribu per orang tetap disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan hidup mereka.

Dalam rapat tersebut, Nasir juga mengingatkan agar distribusi bantuan logistik dilakukan secara terkoordinasi dan berbasis data yang valid. Ia menegaskan pentingnya menghindari tumpang tindih anggaran antara dana dari APBA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Menurutnya, koordinasi intensif antara Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Dinas Sosial, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Hindari pemborosan anggaran. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” kata Nasir.

Di sektor kesehatan, pemerintah memastikan layanan medis tetap berjalan optimal. Dari total 309 puskesmas di Aceh, sebanyak 307 di antaranya telah kembali beroperasi.

Meski demikian, Nasir meminta penguatan layanan kesehatan selama tiga bulan ke depan, khususnya di wilayah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas dalam proses pemulihan sosial masyarakat.

Sementara itu, di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres sekitar 75 persen. Nasir menginstruksikan agar kebutuhan dasar siswa seperti buku pelajaran dan seragam segera dipenuhi melalui koordinasi dengan Dinas Sosial.

Upaya pemulihan juga menyasar sektor infrastruktur. Pemerintah Aceh menargetkan seluruh akses jalan desa yang terdampak bencana dapat kembali normal dalam waktu satu bulan ke depan.

Untuk mendukung percepatan konektivitas, pembangunan jembatan darurat tipe Bailey diprioritaskan dengan target penyelesaian pada Juli 2026.

Di sektor pengairan, pemerintah mulai melakukan uji alir pada Irigasi Jambo Aye yang direncanakan mampu mengairi sekitar 7.000 hektare lahan sawah pada akhir Februari 2026. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan serta memastikan roda ekonomi petani tetap berputar.

Mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, pemerintah juga menyiapkan operasi pasar di sejumlah daerah.

Selain itu, Nasir menyatakan pemerintah akan menyurati Perusahaan Listrik Negara untuk mengusulkan kebijakan khusus berupa penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Kebijakan ini penting untuk menekan inflasi sekaligus meringankan beban masyarakat yang sedang berupaya bangkit,” ujarnya.

Nasir juga mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hujan lebat diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga 25 Februari 2026.

Karena itu, ia meminta tim SAR dan seluruh unsur terkait tetap siaga selama 24 jam serta memperkuat sistem mitigasi berdasarkan pengalaman bencana sebelumnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Aceh berupaya memastikan proses pemulihan berjalan terkoordinasi sekaligus menjamin masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadhan dengan lebih aman, nyaman, dan bermartabat. (umar)