Peresmian Pesawat Simulasi Haji di Aceh, Fadhlullah: Tingkatkan Kesiapan Jamaah dan Layanan Haji

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan bagi calon jamaah haji. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri peresmian pesawat simulasi manasik haji dan Gedung A2 Grand Misfalah yang dibangun melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025 di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Minggu, 15 Februari 2026.

Peresmian fasilitas tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan.

Acara tersebut turut disaksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Direktur Utama Citilink, anggota DPR RI, unsur Forkopimda Aceh, kepala SKPA terkait, serta jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia serta Garuda Indonesia atas dukungan dalam peningkatan fasilitas pelayanan haji di Aceh. Menurutnya, kehadiran pesawat simulasi dan Gedung A2 Grand Misfalah menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas layanan bagi calon jamaah haji asal Aceh.

“Pesawat ini merupakan wahana manasik pertama di Indonesia yang menggunakan badan pesawat asli, sehingga memberikan pengalaman nyata bagi jamaah dalam memahami proses penerbangan dan prosedur keselamatan,” ujar Fadhlullah.

Ia menjelaskan, fasilitas simulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan teknis dan mental jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dengan pengalaman yang lebih realistis, jamaah dapat memahami tahapan perjalanan udara, mulai dari proses naik pesawat hingga prosedur keselamatan selama penerbangan.

Selain itu, pembangunan Gedung A2 Grand Misfalah juga diharapkan memperkuat kapasitas pemondokan bagi jamaah haji dengan standar pelayanan yang lebih baik dan nyaman.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah juga mengaitkan kehadiran pesawat simulasi dengan sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan kembali peran penting Aceh pada masa Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II pada 1947 dan 1948, ketika wilayah Aceh menjadi salah satu daerah yang tidak berhasil diduduki.

Ia juga menyinggung kunjungan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948 yang menyerukan penggalangan dana untuk pembelian pesawat guna mendukung perjuangan republik yang tengah menghadapi blokade.

Seruan tersebut disambut antusias para saudagar yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh bersama masyarakat Aceh. Dari gerakan solidaritas itu terkumpul dana sekitar 120.000 dolar Malaya serta emas seberat 20 kilogram.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli pesawat Douglas DC-3 Dakota yang menjadi cikal bakal Indonesian Airways yang kemudian berkembang menjadi Garuda Indonesia. Pesawat itu dikenal dengan nama Seulawah RI-001, simbol kuat solidaritas rakyat Aceh bagi kelangsungan republik.

“Semua ini adalah bukti dan kenyataan betapa rakyat Aceh mencintai republik ini,” kata Fadhlullah.

Selain menyoroti sejarah, Wakil Gubernur juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi transportasi udara dari dan ke Aceh. Ia menilai harga tiket penerbangan rute Banda Aceh–Jakarta saat ini masih relatif tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut terasa ironis karena biaya perjalanan dari Aceh menuju Jakarta melalui Kuala Lumpur justru sering kali lebih murah dibandingkan penerbangan langsung.

Fadhlullah berharap pihak maskapai dapat mempertimbangkan kondisi tersebut dan melakukan penyesuaian harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia juga berharap Garuda Indonesia dapat kembali mengoperasikan rute penerbangan Banda Aceh–Medan yang dinilai sangat penting untuk memperlancar konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara.

Menurutnya, keberadaan rute tersebut tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga menunjang aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di kawasan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jamaah umrah rute Aceh menuju Arab Saudi, mengingat jumlah jamaah umrah asal Aceh setiap tahun mencapai lebih dari 30 ribu orang.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap dapat dilakukan penyesuaian sehingga harga tiket dan hal terkait lainnya yang selama ini memberatkan dapat teratasi,” ujar Fadhlullah.

Ia juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Karena itu, setiap kebijakan kementerian di tingkat pusat diharapkan tetap mengedepankan kekhususan Aceh.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di berbagai sektor di Aceh, termasuk pelayanan haji, umrah, serta penguatan konektivitas transportasi udara.

“Komitmen Presiden terkait haji dan umrah, khusus untuk Aceh, luar biasa,” kata Dahnil. (umar)