Pemkab Aceh Utara Percepat Realisasi Huntap, Usulan Ayah Wa Disetujui BNPB untuk KK Gantung
0 menit baca
Di tengah suasana Ramadhan yang sarat makna, komitmen negara terhadap warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Utara kembali ditegaskan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto merespon positif usulan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa, terkait pemberian bantuan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga berstatus Kartu Keluarga (KK) gantung apabila satu rumah dihuni lebih dari empat orang.
Persetujuan tersebut disampaikan langsung di sela kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama pengungsi di Ule Reubek Timur, Kecamatan Seunuddon, Sabtu (28/2/2026). Momentum itu bukan sekadar seremonial, melainkan ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjawab persoalan riil masyarakat di lapangan.
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, menegaskan bahwa komitmen tersebut menjadi langkah maju dalam pemenuhan hak hunian warga terdampak bencana yang selama ini terkendala aturan administratif satu rumah satu bantuan.
"Benar, Kepala BNPB menyampaikan langsung kepada Ayah Wa. Beliau merespon permintaan Bupati agar rumah yang dihuni lebih dari satu KK atau KK gantung juga diberikan hak yang sama untuk mendapatkan Huntap," ujar Muntasir.
Kebijakan ini dipandang sebagai solusi atas persoalan sosial yang selama ini membelit keluarga besar yang tinggal bersama dalam satu atap, terutama setelah rumah mereka rusak akibat banjir dan longsor. Skema baru tersebut membuka peluang bagi setiap KK untuk memperoleh hunian mandiri yang lebih layak dan manusiawi.
Untuk mempercepat realisasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menginstruksikan para Geuchik agar segera melakukan pendataan valid terhadap KK gantung. Data tersebut akan diverifikasi melalui camat dan diteruskan ke Posko BPBD sebagai dasar usulan yang akan ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara.
Langkah proaktif ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh menuntaskan persoalan pemukiman pengungsi secara berkeadilan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.
Komitmen tersebut sejalan dengan percepatan pembangunan Huntap di Gampong Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang. Penantian panjang warga pascabanjir kini mulai menemukan titik terang. Pembangunan hunian tetap yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polkam) memasuki tahap finalisasi.
Pada Rabu (25/2/2026), Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Lodewijk Freidrich Paulus, meninjau langsung kesiapan bangunan. Ia didampingi Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil. Keduanya meninjau unit-unit rumah kayu minimalis yang telah dilengkapi fasilitas dasar bagi calon penghuni.
"Negara hadir untuk memastikan stabilitas, bukan hanya keamanan fisik, tetapi juga ketenangan batin masyarakat melalui hunian yang layak," ujar Lodewijk saat memeriksa kualitas fasilitas di salah satu unit Huntap.
Kabupaten Aceh Utara sendiri termasuk wilayah di Provinsi Aceh yang kerap dilanda banjir tahunan. Pada akhir November 2025, banjir dan longsor kembali melanda sejumlah kecamatan. Bagi warga Kuala Cangkoi, kehilangan tempat tinggal bukan semata persoalan material, melainkan juga luka sosial yang memerlukan solusi jangka panjang.
Huntap dirancang agar masyarakat tidak lagi berulang kali mengungsi ketika debit air meningkat. Dengan konstruksi yang lebih permanen dan penataan kawasan yang lebih terencana, pemerintah berharap risiko kerugian akibat bencana dapat ditekan.
Ayah Wa menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut. Kehadiran unsur BNPB serta pihak PLN Lhoksukon dalam peninjauan menunjukkan komitmen memastikan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih tersedia sebelum rumah diserahterimakan.
"Kita ingin warga tidak hanya pindah secara fisik, tetapi juga bangkit secara mental. Dengan rumah yang lebih permanen dan aman, mereka bisa kembali fokus melaut atau bertani tanpa rasa waswas," kata Ayah Wa.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh Utara, khususnya warga terdampak banjir di Kuala Cangkoi. Menurutnya, kehadiran Wakil Menko Polhukam pada hari ketujuh Ramadhan 1447 Hijriah menjadi bukti nyata bahwa sinergi pusat dan daerah berjalan efektif.
Asisten III Setdakab Aceh Utara, Dayan Albar, menambahkan bahwa pembangunan Huntap juga berkontribusi terhadap penguatan stabilitas wilayah otonomi khusus. Kesejahteraan masyarakat akar rumput, ujarnya, merupakan fondasi penting bagi terciptanya keamanan dan ketahanan daerah.
Di sela kunjungan, puluhan warga—anak-anak hingga lansia—menyambut rombongan dengan antusias. Deretan rumah baru bercat putih dan biru berdiri rapi, menjadi simbol kebangkitan setelah melewati masa-masa sulit di tenda pengungsian.
Pemerintah berharap dalam waktu dekat kunci rumah dapat diserahkan kepada para penerima manfaat. Bagi warga Kuala Cangkoi, hunian tetap bukan sekadar bangunan, melainkan penanda dimulainya babak baru kehidupan yang lebih aman, bermartabat, dan penuh harapan. {Adv]
Persetujuan tersebut disampaikan langsung di sela kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama pengungsi di Ule Reubek Timur, Kecamatan Seunuddon, Sabtu (28/2/2026). Momentum itu bukan sekadar seremonial, melainkan ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjawab persoalan riil masyarakat di lapangan.
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, menegaskan bahwa komitmen tersebut menjadi langkah maju dalam pemenuhan hak hunian warga terdampak bencana yang selama ini terkendala aturan administratif satu rumah satu bantuan.
"Benar, Kepala BNPB menyampaikan langsung kepada Ayah Wa. Beliau merespon permintaan Bupati agar rumah yang dihuni lebih dari satu KK atau KK gantung juga diberikan hak yang sama untuk mendapatkan Huntap," ujar Muntasir.
Kebijakan ini dipandang sebagai solusi atas persoalan sosial yang selama ini membelit keluarga besar yang tinggal bersama dalam satu atap, terutama setelah rumah mereka rusak akibat banjir dan longsor. Skema baru tersebut membuka peluang bagi setiap KK untuk memperoleh hunian mandiri yang lebih layak dan manusiawi.
Untuk mempercepat realisasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menginstruksikan para Geuchik agar segera melakukan pendataan valid terhadap KK gantung. Data tersebut akan diverifikasi melalui camat dan diteruskan ke Posko BPBD sebagai dasar usulan yang akan ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara.
Langkah proaktif ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh menuntaskan persoalan pemukiman pengungsi secara berkeadilan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.
Komitmen tersebut sejalan dengan percepatan pembangunan Huntap di Gampong Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang. Penantian panjang warga pascabanjir kini mulai menemukan titik terang. Pembangunan hunian tetap yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polkam) memasuki tahap finalisasi.
Pada Rabu (25/2/2026), Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Lodewijk Freidrich Paulus, meninjau langsung kesiapan bangunan. Ia didampingi Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil. Keduanya meninjau unit-unit rumah kayu minimalis yang telah dilengkapi fasilitas dasar bagi calon penghuni.
"Negara hadir untuk memastikan stabilitas, bukan hanya keamanan fisik, tetapi juga ketenangan batin masyarakat melalui hunian yang layak," ujar Lodewijk saat memeriksa kualitas fasilitas di salah satu unit Huntap.
Kabupaten Aceh Utara sendiri termasuk wilayah di Provinsi Aceh yang kerap dilanda banjir tahunan. Pada akhir November 2025, banjir dan longsor kembali melanda sejumlah kecamatan. Bagi warga Kuala Cangkoi, kehilangan tempat tinggal bukan semata persoalan material, melainkan juga luka sosial yang memerlukan solusi jangka panjang.
Huntap dirancang agar masyarakat tidak lagi berulang kali mengungsi ketika debit air meningkat. Dengan konstruksi yang lebih permanen dan penataan kawasan yang lebih terencana, pemerintah berharap risiko kerugian akibat bencana dapat ditekan.
Ayah Wa menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut. Kehadiran unsur BNPB serta pihak PLN Lhoksukon dalam peninjauan menunjukkan komitmen memastikan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih tersedia sebelum rumah diserahterimakan.
"Kita ingin warga tidak hanya pindah secara fisik, tetapi juga bangkit secara mental. Dengan rumah yang lebih permanen dan aman, mereka bisa kembali fokus melaut atau bertani tanpa rasa waswas," kata Ayah Wa.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh Utara, khususnya warga terdampak banjir di Kuala Cangkoi. Menurutnya, kehadiran Wakil Menko Polhukam pada hari ketujuh Ramadhan 1447 Hijriah menjadi bukti nyata bahwa sinergi pusat dan daerah berjalan efektif.
Asisten III Setdakab Aceh Utara, Dayan Albar, menambahkan bahwa pembangunan Huntap juga berkontribusi terhadap penguatan stabilitas wilayah otonomi khusus. Kesejahteraan masyarakat akar rumput, ujarnya, merupakan fondasi penting bagi terciptanya keamanan dan ketahanan daerah.
Di sela kunjungan, puluhan warga—anak-anak hingga lansia—menyambut rombongan dengan antusias. Deretan rumah baru bercat putih dan biru berdiri rapi, menjadi simbol kebangkitan setelah melewati masa-masa sulit di tenda pengungsian.
Pemerintah berharap dalam waktu dekat kunci rumah dapat diserahkan kepada para penerima manfaat. Bagi warga Kuala Cangkoi, hunian tetap bukan sekadar bangunan, melainkan penanda dimulainya babak baru kehidupan yang lebih aman, bermartabat, dan penuh harapan. {Adv]
