Wagub Aceh: Peran Media Kunci Bangun Optimisme Pascabencana
0 menit baca
 |
| Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melakukan konferensi pers terkait banjir hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh, Kamis (16/4/2026) |
Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun optimisme masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi pascabencana yang melanda sebagian wilayah Aceh.
Dalam konferensi pers di aula Ayani Hotel, Kamis (16/4/2026), Fadhlullah mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang menghadapi berbagai ujian, mulai dari konflik hingga bencana alam besar.
“Pada 15 Agustus kita mengenang perdamaian Aceh, yang mengakhiri konflik panjang. Lalu pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda tsunami yang menjadi bencana besar. Ini adalah dua peristiwa penting yang membentuk perjalanan daerah ini,” ujarnya.
Menurutnya, bencana yang terjadi saat ini didominasi oleh faktor hidrometeorologi, seperti banjir dan luapan sungai. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 18 daerah dilaporkan terdampak, dengan puluhan sungai besar meluap serta puluhan muara mengalami kerusakan.
Data sementara pemerintah mencatat sekitar 43 ribu rumah terdampak, dengan sebagian warga telah direlokasi ke tempat aman, meskipun masih ada yang bertahan di desa-desa.
“Pemerintah terus bekerja keras melakukan penanganan, baik evakuasi maupun pemulihan. Saat ini kondisi mulai membaik dan kita masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Fadhlullah.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat terdampak, mulai dari Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, hingga Rp60 juta bagi rumah rusak berat atau hilang.
Selain itu, bantuan kebutuhan dasar juga disalurkan kepada masyarakat, termasuk dukungan logistik untuk beberapa bulan ke depan.
Fadhlullah menekankan bahwa proses rekonstruksi ke depan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ia meminta agar perputaran anggaran pembangunan dilakukan di Aceh, sehingga berdampak langsung pada masyarakat.
“Ekonomi Aceh memang masih menghadapi tantangan, termasuk angka kemiskinan yang meningkat. Tapi kita optimistis dengan sinergi semua pihak, kondisi ini bisa kita perbaiki,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga menyoroti pentingnya perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang saat ini tersisa satu persen. Pemerintah Aceh tengah mengupayakan revisi regulasi agar dana tersebut dapat diperpanjang dan ditingkatkan kembali.
“Harapan kita, dana Otsus bisa diperpanjang dan ditingkatkan menjadi dua persen. Ini penting untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi Aceh,” katanya.
Ia juga mengungkapkan progres pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan di wilayah Aceh Tengah yang ditargetkan selesai pada Juli atau Agustus mendatang, sebagai bagian dari percepatan pemulihan akses masyarakat.
Di akhir konferensi pers, Fadhlullah mengapresiasi peran media yang dinilai telah membantu menyampaikan kondisi riil masyarakat di lapangan, baik yang masih membutuhkan bantuan maupun yang sudah mulai pulih.
“Kami berharap kerja sama dengan media terus terjalin. Media adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus penjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, menenangkan, dan membangun harapan ke depan. (umar)
Dalam konferensi pers di aula Ayani Hotel, Kamis (16/4/2026), Fadhlullah mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang menghadapi berbagai ujian, mulai dari konflik hingga bencana alam besar.
“Pada 15 Agustus kita mengenang perdamaian Aceh, yang mengakhiri konflik panjang. Lalu pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda tsunami yang menjadi bencana besar. Ini adalah dua peristiwa penting yang membentuk perjalanan daerah ini,” ujarnya.
Menurutnya, bencana yang terjadi saat ini didominasi oleh faktor hidrometeorologi, seperti banjir dan luapan sungai. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 18 daerah dilaporkan terdampak, dengan puluhan sungai besar meluap serta puluhan muara mengalami kerusakan.
Data sementara pemerintah mencatat sekitar 43 ribu rumah terdampak, dengan sebagian warga telah direlokasi ke tempat aman, meskipun masih ada yang bertahan di desa-desa.
“Pemerintah terus bekerja keras melakukan penanganan, baik evakuasi maupun pemulihan. Saat ini kondisi mulai membaik dan kita masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Fadhlullah.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat terdampak, mulai dari Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, hingga Rp60 juta bagi rumah rusak berat atau hilang.
Selain itu, bantuan kebutuhan dasar juga disalurkan kepada masyarakat, termasuk dukungan logistik untuk beberapa bulan ke depan.
Fadhlullah menekankan bahwa proses rekonstruksi ke depan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ia meminta agar perputaran anggaran pembangunan dilakukan di Aceh, sehingga berdampak langsung pada masyarakat.
“Ekonomi Aceh memang masih menghadapi tantangan, termasuk angka kemiskinan yang meningkat. Tapi kita optimistis dengan sinergi semua pihak, kondisi ini bisa kita perbaiki,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga menyoroti pentingnya perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang saat ini tersisa satu persen. Pemerintah Aceh tengah mengupayakan revisi regulasi agar dana tersebut dapat diperpanjang dan ditingkatkan kembali.
“Harapan kita, dana Otsus bisa diperpanjang dan ditingkatkan menjadi dua persen. Ini penting untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi Aceh,” katanya.
Ia juga mengungkapkan progres pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan di wilayah Aceh Tengah yang ditargetkan selesai pada Juli atau Agustus mendatang, sebagai bagian dari percepatan pemulihan akses masyarakat.
Di akhir konferensi pers, Fadhlullah mengapresiasi peran media yang dinilai telah membantu menyampaikan kondisi riil masyarakat di lapangan, baik yang masih membutuhkan bantuan maupun yang sudah mulai pulih.
“Kami berharap kerja sama dengan media terus terjalin. Media adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus penjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, menenangkan, dan membangun harapan ke depan. (umar)
