HRD Apresiasi Presiden dan Menteri PU, Pembangunan Jembatan Weh Porak Mulai Bangun

BENER MERIAH- Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Pusat dalam memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir besar yang melanda Aceh pada November 2025 lalu. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dimulainya pembangunan Jembatan Rangka Baja di Desa Weh Porak, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

Peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (12/4/2026) menandai dimulainya pembangunan jembatan yang berada di jalur alternatif strategis Bireuen-Takengon. Infrastruktur ini memiliki peran penting dalam menghubungkan tiga kabupaten, yakni Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Dalam keterangannya, HRD menyebut bahwa realisasi pembangunan tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak di daerah yang secara konsisten memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dorongan dari pemerintah kabupaten serta unsur legislatif di tingkat provinsi menjadi faktor penting dalam mempercepat respons pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui para pemimpin daerah akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ini adalah bukti bahwa kerja kolaboratif yang konsisten akan membuahkan hasil,” ujarnya.

HRD juga memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai sigap dalam menangani pemulihan pascabencana di Aceh. Menurutnya, pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan dan jembatan, merupakan kebutuhan mendesak yang sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Respons cepat pemerintah sangat dirasakan manfaatnya. Infrastruktur yang dibangun bukan hanya memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah,” tambahnya.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian yang dinilai konsisten terhadap Aceh. Kehadiran pemerintah pusat dalam berbagai program pembangunan disebut menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Jembatan Weh Porak sendiri dirancang sebagai infrastruktur strategis yang akan memperlancar distribusi logistik dan hasil pertanian dari kawasan tengah Aceh menuju jalur lintas timur maupun barat. Ke depan, jalur ini juga diharapkan mampu dilintasi kendaraan angkutan berat, termasuk truk kontainer, sehingga mempercepat arus barang hingga ke wilayah Sumatera Utara.

“Tahun ini difokuskan pada pembangunan jembatan permanen sekaligus perbaikan geometrik jalan. Tujuannya agar akses transportasi, khususnya dari Takengon, dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Secara teknis, jembatan tersebut akan dibangun dengan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter, dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter. Total anggaran proyek diperkirakan mencapai Rp80 miliar. Saat ini, pekerjaan awal berupa pembangunan platform pondasi telah dimulai dan ditargetkan rampung dalam tahun anggaran berjalan.

Selain Jembatan Weh Porak, pemerintah pusat juga merencanakan pembangunan Jembatan Enang-Enang yang merupakan bagian dari jaringan jalan nasional. Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan desain dan dijadwalkan mulai konstruksi pada periode 2027 hingga 2029.

Tak hanya itu, penanganan infrastruktur juga mencakup kawasan Simpang Lancang. Proyek ini direncanakan ditenderkan pada tahun ini dengan target pelaksanaan konstruksi pada 2027. Jembatan di kawasan tersebut akan dibangun dengan spesifikasi rangka baja sepanjang 40 meter dan jalan pendekat 10 meter, dengan estimasi anggaran sekitar Rp55 miliar.

HRD berharap seluruh proyek infrastruktur tersebut dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah tengah Aceh.

“Pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi daerah. Kita berharap manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.(Red)