IPPD Bireuen Tegaskan: Stop Fitnah Disabilitas, Kami Hadir Atas Kesadaran dan Hak Kami Sendiri

BIREUEN- Ikatan Persaudaraan Penyandang Disabilitas (IPPD) Kabupaten Bireuen melayangkan peringatan keras kepada oknum wartawan dan pihak-pihak tertentu agar tidak menggiring opini menyesatkan yang merendahkan martabat penyandang disabilitas.

Pernyataan tegas ini disampaikan dalam siaran pers rilis oleh Ketua IPPD Bireuen, Suryadi Ishak, Selasa (7/4/2026), sebagai respons atas beredarnya narasi yang menyebut keterlibatan penyandang disabilitas dalam aksi unjuk rasa Jilid 2 diwarnai unsur “penggiringan”, “iming-iming”, hingga dugaan “penipuan”.

“Kami tegaskan, itu tidak benar. Kami datang dengan kesadaran penuh. Tidak ada yang menggiring, tidak ada yang menipu, apalagi mengiming-imingi,” ujar Suryadi dengan nada tegas.

Menurutnya, kehadiran penyandang disabilitas dalam aksi tersebut merupakan bentuk kesadaran kolektif sebagai bagian dari masyarakat yang juga terdampak bencana banjir, serta memiliki hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi.

“Kami hadir karena kami korban. Kami hadir karena kami punya hak. Ini adalah perjuangan kami, bukan rekayasa siapa pun,” tegasnya.

IPPD bahkan mengungkapkan bahwa inisiatif keterlibatan penyandang disabilitas datang dari internal mereka sendiri. Mereka secara aktif meminta ruang khusus kepada panitia aksi agar dapat berpartisipasi secara layak dan bermartabat.

“Itu bukti bahwa kami bukan objek yang digerakkan. Kami adalah subjek perjuangan yang sadar dan terorganisir,” lanjutnya.

IPPD Bireuen juga menyayangkan adanya pernyataan dari oknum tertentu, termasuk yang mengatasnamakan unsur pemerintah seperti camat maupun dinas sosial, yang menyebut kehadiran disabilitas dalam aksi berkaitan dengan janji bantuan sosial di Kantor Bupati.

“Tidak ada bantuan seperti yang dituduhkan. Narasi itu tidak hanya keliru, tetapi juga melukai harga diri kami sebagai manusia,” kata Suryadi.

Ia menilai, framing semacam itu mencerminkan cara pandang yang merendahkan, seolah-olah penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas berpikir dan mudah dimanipulasi.

“Jangan rendahkan kami. Kami bukan objek belas kasihan. Kami manusia yang punya akal, punya sikap, dan punya pilihan,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, IPPD menilai penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi memperburuk stigma terhadap kelompok disabilitas serta menghambat perjuangan menuju masyarakat yang inklusif.

Karena itu, IPPD Bireuen meminta kepada seluruh insan pers dan pihak terkait untuk menjunjung tinggi etika, akurasi, serta integritas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kepada oknum media, hentikan menggiring opini. Jangan ‘menggoreng’ isu dengan menjadikan disabilitas sebagai alat. Kami bukan alat. Kami punya suara, dan kami tahu apa yang kami perjuangkan,” tegasnya.

Sebagai organisasi yang baru terbentuk pada 10 Juni 2025, IPPD Bireuen menegaskan komitmennya untuk memperkuat solidaritas serta memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bireuen.

“Kami akan terus mendorong pemerintah dan masyarakat agar lebih terbuka, inklusif, dan ramah terhadap disabilitas. Tidak boleh ada lagi yang dipinggirkan,” ujar Suryadi.

Menutup pernyataannya, IPPD Bireuen mengingatkan semua pihak agar tidak berbicara atau membuat narasi tentang penyandang disabilitas tanpa melibatkan mereka secara langsung.

“Jangan bicara tentang kami tanpa kami. Jangan ciptakan cerita yang tidak pernah terjadi. Kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut sebagai oknum wartawan dalam pemberitaan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi.(Red)