HRD Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Gayo
0 menit baca
TAKENGON- Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuang kan aspirasi masyarakat dataran tinggi Gayo, khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan penanganan pascabencana di Aceh Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Tengah yang digelar di Takengon, Minggu (12/4/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Aceh Tengah Haili Yoga serta Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi PKB, Salihin.
Dalam sambutannya, Ruslan yang akrab disapa HRD menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah, termasuk kebutuhan pembangunan pascabencana, akan menjadi prioritas perjuangannya di tingkat pusat.
“Ke depan, kita akan mengupayakan lebih banyak lagi program pembangunan untuk Aceh Tengah, termasuk penanganan pascabencana yang masih membutuhkan perhatian serius,” ujar HRD.
Sebagai mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, ia menegaskan akan terus mendorong realisasi program-program strategis, termasuk usulan dari para reje (kepala desa) di wilayah dataran tinggi Gayo.
HRD juga menyoroti status penanganan bencana di Aceh Tengah yang hingga kini masih dikategorikan sebagai bencana daerah. Meski demikian, ia menilai keterlibatan pemerintah pusat sudah menunjukkan perhatian signifikan.
“Secara administratif memang menjadi tanggung jawab daerah, tetapi pemerintah pusat tidak tinggal diam. Dukungan tetap berjalan seperti penanganan skala nasional,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, HRD memaparkan sejumlah rencana proyek infrastruktur strategis. Salah satunya adalah pembangunan jembatan layang Enang-Enang yang saat ini masih dalam tahap perencanaan ulang dan ditargetkan masuk proses tender pada 2027 dengan nilai anggaran mendekati Rp500 miliar.
Selain itu, pembangunan jembatan permanen penghubung Weh Porak Bener Meriah, Aceh Tengah sebagai jalur alternatif juga telah mulai dikerjakan dengan estimasi anggaran sekitar Rp80 miliar.
Menurutnya, momentum pascabencana harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, khususnya dalam mengakses dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Jika ingin mendapatkan dukungan APBN, maka kesiapan administrasi menjadi kunci. Daerah harus menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pengajuan. Ini penting sebagai langkah antisipatif,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya peluang pendanaan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) dengan total anggaran sekitar Rp20 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di daerah terdampak bencana.
Menutup sambutannya, HRD mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam proses pemulihan dan pembangunan daerah.
“Kami hadir bukan untuk bertanding, tetapi untuk bersanding. Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kontribusi HRD dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan untuk daerahnya.
“Dedikasi beliau sangat nyata. Banyak program dari pemerintah pusat yang telah dibawa ke Aceh Tengah. Kami berharap ke depan dukungan ini terus berlanjut demi kemajuan daerah,” ujar Haili Yoga.(Red)
