Pemerintah Aceh Luncurkan Dashboard Penanggulangan Bencana, Perkuat Respons Cepat Berbasis Data

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir saat peluncuran

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh terus memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana Aceh yang dapat diakses melalui laman Tanggapi Aceh.

Peluncuran platform digital tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Jumat, 27 Februari 2026. Kehadiran dashboard ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dan responsif di Aceh.

Dalam sambutannya, Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh memandang penanggulangan bencana tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sistem yang mampu menyatukan data, memetakan aksi, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi secara real-time.

Menurutnya, dashboard tersebut dirancang sebagai pusat informasi dan pemetaan aksi yang memungkinkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan bekerja dalam satu sistem terpadu.

“Dashboard ini memudahkan akses data yang lebih transparan dan mencakup keseluruhan enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap kejadian dapat teridentifikasi lebih cepat, respons menjadi lebih tepat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat dan terukur,” ujar Nasir.

Melalui platform digital tersebut, pemerintah juga dapat memantau perkembangan penanganan bencana secara lebih sistematis. Data yang dihimpun tidak hanya memotret kondisi lapangan, tetapi juga menunjukkan progres penanganan dari berbagai pihak yang terlibat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Fauza Morisan, menjelaskan bahwa dashboard tersebut juga dirancang untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Menurut Fauza, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara cepat dan terstruktur melalui sistem yang telah disiapkan. Laporan tersebut kemudian akan menjadi bagian dari basis data yang dapat digunakan pemerintah dalam mengambil langkah penanganan.

“Dashboard ini juga telah terintegrasi dengan berbagai platform lain, sehingga memungkinkan proses pertukaran data yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui dashboard ini, masyarakat dapat membuat laporan secara cepat dan terstruktur, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan responsif,” kata Fauza.

Ia menjelaskan bahwa sebelum diluncurkan secara resmi, sistem tersebut telah melalui sejumlah tahapan pengembangan yang cukup panjang. Mulai dari pembangunan infrastruktur digital, uji coba sistem, simulasi penggunaan, hingga sosialisasi terbatas kepada aparatur pemerintah daerah serta relawan kebencanaan.

Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sistem benar-benar siap digunakan dalam situasi darurat maupun dalam proses pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Lebih jauh Fauza menegaskan, platform ini menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem penanggulangan bencana yang berbasis kolaborasi. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaan dapat terhubung dalam satu sistem informasi yang sama.

Dengan demikian, proses penanganan bencana di Aceh diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terkoordinasi.

Bagi Pemerintah Aceh, kehadiran dashboard ini bukan sekadar inovasi digital, melainkan bagian dari transformasi tata kelola kebencanaan yang memanfaatkan teknologi untuk melindungi masyarakat. Di daerah yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam, sistem informasi yang akurat dan respons cepat menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

Karena itu, pemerintah berharap platform ini dapat menjadi fondasi baru bagi sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.