Pemerintah Aceh Dorong Penguatan Rantai Pasok Migas melalui Forum Internasional

Sekda Aceh, M. Nasir, menyampaikan Sambutan sekaligus membuka Aceh Upstream Oil dan Gas Supply Chain Management Summit 2026 di Gedung Dayan Dawood, Darussalam, Senin, (2/2/2026).

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh terus memperkuat perannya dalam pengelolaan sektor energi, khususnya industri hulu minyak dan gas bumi. Upaya tersebut terlihat dalam partisipasi aktif pemerintah daerah pada forum strategis 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, Senin, 2 Februari 2026.

Forum ini menjadi ruang pertemuan penting bagi berbagai pemangku kepentingan di sektor energi. Pemerintah, badan pengelola migas, kontraktor, pelaku usaha, hingga kalangan akademisi berkumpul untuk membahas penguatan tata kelola serta pengembangan rantai pasok industri hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, hadir mewakili Gubernur Aceh dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelola Migas Aceh dan seluruh pemangku kepentingan yang secara konsisten menyelenggarakan forum ini sebagai wadah kolaborasi lintas sektor.

Menurut Nasir, summit tersebut memiliki arti penting bagi masa depan pengelolaan energi di Aceh. Melalui forum semacam ini, berbagai gagasan dan strategi dapat dirumuskan bersama untuk memastikan industri migas dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen dalam mendukung peningkatan produksi migas sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal,” kata Nasir.

Ia menambahkan, sektor migas masih menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Aceh. Karena itu, pengelolaan sektor ini perlu didukung dengan tata kelola yang baik serta sistem rantai pasok yang kuat dan efisien.

Melalui forum ini pula, pemerintah berharap partisipasi sumber daya lokal dapat semakin diperkuat. Tidak hanya tenaga kerja, tetapi juga pelaku usaha penyedia barang dan jasa serta perguruan tinggi di Aceh diharapkan terlibat lebih aktif dalam ekosistem industri hulu migas.

Sinergi antara pemerintah, industri, dan dunia akademik dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sektor energi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kegiatan summit tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting di sektor energi nasional. Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia hadir melalui Inspektur Jenderal, Yudhianto.

Turut hadir pula perwakilan Direktorat Jenderal Migas yang diwakili Direktur Hulu, Ariana Suryanto, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh, Nasri, serta Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Batusate.

Selain itu, forum ini juga dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pimpinan BUMN dan BUMD, Wali Kota Banda Aceh, serta pimpinan perguruan tinggi, termasuk dari UIN Ar-Raniry.

Melalui diskusi dan pertukaran gagasan dalam summit tersebut, diharapkan lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat rantai pasok industri migas Aceh. Dengan ekosistem yang lebih solid dan berdaya saing, sektor energi di Aceh diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.