Musrenbang Gandapura Memanas, Keuchik Soroti Verifikasi Data Korban Banjir Amburadul, DPRK Diingatkan Jangan “Makan Gaji Buta”
0 menit baca
BIREUEN- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Selasa (24/2/2026), berlangsung panas. Sejumlah keuchik secara terbuka menyoroti amburadulnya proses verifikasi data korban banjir, sementara DPRK Bireuen diingatkan agar tidak sekadar hadir tanpa memperjuangkan aspirasi rakyat.
Kegiatan yang digelar di balai desa kantor Camat Gandapura itu tidak dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bireuen. Pemerintah kabupaten hannya diwakili Asisten II Setdakab Bireuen, Mawardi, S.STP., M.Si.
Keuchik Protes: Data Amburadul, Kami Disalahkan Warga
Keuchik Gampong Mon Keulayu, Agustiar, dalam sesi tanya jawab mempertanyakan proses verifikasi data korban banjir yang dinilainya tidak akurat dan merugikan masyarakat.
"Semua persyaratan sudah kami lengkapi. Tapi setelah tim turun melakukan verifikasi, banyak data korban yang berubah dan dinyatakan tidak sesuai. Akibatnya, masyarakat menyalahkan kami seolah-olah kami tidak becus bekerja," tegas Agustiar.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen dan BNPB agar tidak asal mengotak Ngatik data korban banjir, segar melakukan verifikasi ulang secara transparan dan melibatkan aparatur gampong agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain persoalan data, Agustiar juga menyoroti abrasi Sungai Krueng Peusangan yang menggerus bibir sungai di wilayahnya. Ia mendesak pemerintah segera membangun tanggul permanen untuk mencegah luapan air kembali merendam permukiman warga.
Sawah Terbenam Lumpur, Petani Tercekik
Senada, Keuchik Cot Teube, M. Husen, SE, mendesak pemerintah segera memperbaiki areal persawahan di Gandapura yang hingga kini masih terbenam lumpur pascabanjir.
"Petani sekarang sangat tercekik. Mata pencaharian utama masyarakat Gandapura adalah bertani. Kalau sawah tidak segera dipulihkan, bagaimana mereka menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya?" ujarnya.
Ia meminta pemulihan sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan pascabencana.
APDESI: DPRK Jangan Terlihat Nikmati Gaji Buta
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Gandapura, Tgk Mauliadi, menilai persoalan verifikasi data korban banjir bukan hanya terjadi di Gandapura, tetapi juga di kecamatan lainnya, seperti di Peusangan, peudada dan Samalanga.
Menurutnya, dampak dari ketidaktepatan data justru dirasakan langsung oleh para keuchik yang menjadi sasaran kemarahan warga.
"Ujung tombak di kecamatan adalah camat, di desa adalah keuchik. Kalau data amburadul, yang diserang masyarakat adalah kami keuchik," katanya.
Dalam forum itu, ia juga secara terbuka mengingatkan anggota DPRK Bireuen dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, yakni Surya Dharma, SH (Fraksi PKB), Hidayatus Siddiq (Fraksi Golkar), dan Syahrizal (Fraksi PKS), agar serius memperjuangkan Aspirasi Masyarakatnya. Tegasnya.(MS)
