Keuchik Takut Namanya Ditulis, DPRK Bireuen Semprot Camat Soal Data Korban Banjir Amburadul
0 menit baca
BIREUEN- Polemik pendataan korban banjir di Kabupaten Bireuen kian memanas. Para keuchik mengaku tak berani namanya ditulis media karena takut ditegur camat hingga bupati. Di sisi lain, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (DPRK) Bireuen melontarkan kritik keras terhadap para camat yang dinilai lalai dan tidak transparan dalam proses pendataan.
Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma SH, secara tegas mengingatkan agar bantuan pemerintah pusat untuk korban banjir tidak dijadikan alat kepentingan tertentu. Ia menilai kekacauan data yang terjadi saat ini berakar dari lemahnya koordinasi dan tidak adanya penjelasan kategori kerusakan yang jelas kepada pemerintah desa.
"Semua jenis bantuan pemerintah pusat untuk korban bencana jangan dipolitisi. Ini uang negara dari APBN, bukan dana pribadi atau kelompok tertentu. Jangan dikotak-katik di daerah," tegas Surya Dharma kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).
Data Simpang Siur, Kriteria Tak Jelas
Menurutnya, kisruhnya data penerima bantuan dipicu ketidakjelasan klasifikasi rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Akibatnya, usulan dari desa kerap dipatahkan tanpa penjelasan terbuka, sementara di lapangan muncul kecemburuan sosial.
"Kami mendengar langsung keluhan para keuchik. Camat seharusnya melakukan evaluasi dan sosialisasi yang jelas terkait kriteria pendataan. Jangan asal-asalan," ujarnya tajam.
Ia juga meminta camat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mengkaji ulang data yang sudah diajukan, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi bom waktu konflik sosial di tengah masyarakat.
"Jangan Buang Badan"
Surya Dharma bahkan menyesalkan sikap sejumlah camat yang berdalih tidak mengetahui adanya kekeliruan data, khususnya di Kecamatan Gandapura dan Kecamatan Peusangan.
"Kami menyesalkan sikap camat yang mengaku tidak tahu data amburadul. Jangan buang badan. Pendataan awal tetap di kecamatan, jadi camat harus bertanggung jawab atas data yang keliru," tegasnya.
Sebelumnya, para keuchik di dua kecamatan tersebut memprotes penyaluran bantuan, baik Dana Tunggu Hunian (DTH) maupun bantuan daging meugang bagi korban banjir. Mereka menilai pendataan tidak akurat dan terkesan pilih kasih.
Keuchik Takut Bersuara
Ironisnya, sejumlah keuchik memilih bungkam dan enggan namanya dipublikasikan. Mereka mengaku khawatir akan ditegur camat maupun bupati, bahkan dipanggil untuk klarifikasi jika pernyataannya dimuat media.
"Kalau kami bicara di media, pasti ditegur dan disuruh klarifikasi. Tapi masyarakat terus bertanya kepada kami. Data jangan amburadul dan jangan pilih kasih. Kalau desa lain dapat, kami juga harus ada," ujar salah satu keuchik yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Para keuchik mendesak pemerintah daerah segera membenahi dan membuka secara transparan daftar penerima bantuan. Mereka menilai ketertutupan informasi justru memperkeruh situasi dan merusak kepercayaan publik.
Di tengah kondisi warga yang masih berjuang memulihkan diri pascabanjir, polemik data ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola penanggulangan bencana di daerah. DPRK Bireuen pun memastikan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas agar bantuan negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, bukan menjadi ajang tarik-menarik kepentingan.(Red)
