Camat Gandapura Dituding Kerdilkan Data Korban Banjir, Keuchik Ancam Bawa Warga ke Kantor Bupati Bireuen
0 menit baca
BIREUEN- Gelombang protes mencuat dari para keuchik di Kecamatan Gandapura. Mereka menuding terjadi kekeliruan serius dalam pendataan korban banjir dan tanah longsor yang berdampak pada tidak meratanya penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan bantuan sapi meugang.
Ancaman pun dilontarkan. Jika evaluasi data tidak segera dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, para keuchik menyatakan siap membawa masyarakat korban bencana mendatangi Kantor Bupati Bireuen, bahkan berkemah di halaman kantor pemerintahan kabupaten.
26 Desa Terdampak, Hanya 5 Dapat Bantuan Sapi Meugang
Berdasarkan keterangan para keuchik, banjir dan longsor melanda 26 desa di Kecamatan Gandapura. Namun dalam pendataan resmi, hanya 25 desa yang tercatat terdampak.
Dari jumlah tersebut, hanya lima desa yang dikategorikan rusak parah dan menerima bantuan daging meugang yang disebut berasal dari Presiden. Sementara 20 desa lainnya yang juga terdampak tidak memperoleh bantuan serupa.
Kondisi ini memicu kekecewaan. Para aparatur desa menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.
"Kami merasa dizalimi. Data yang kami usulkan sebelumnya tidak sesuai dengan hasil pendataan akhir. Ini merugikan masyarakat korban banjir dan longsor," ujar salah seorang keuchik.
Dugaan Ketidaktepatan Penyaluran DTH
Persoalan tak berhenti pada bantuan meugang. Dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Bumdesma LKD Gatra di Gandapura, terungkap dugaan ketidaktepatan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).
Sejumlah keuchik menyebut bantuan DTH justru diterima oleh korban kategori rusak ringan, bahkan ada yang berstatus "KK gantung" atau tidak memiliki rumah tetap. Sementara korban dengan rumah rusak berat disebut tidak mendapatkan bantuan.
Ketua BKAD Kecamatan Gandapura, Rijalul Fadhli, mendesak Camat Gandapura, Azmi, untuk menjelaskan secara rinci mekanisme dan prosedur pendataan korban.
"Kami minta diperjelas kriteria rumah dan korban yang berhak menerima bantuan. Jangan sampai kami keuchik berhadapan dengan masyarakat akibat data yang tidak transparan," tegas Rijalul.
Ia juga meminta agar tidak terjadi kesan adu domba antara pemerintah kecamatan dan aparatur desa.
Keuchik: Ada Dugaan Permainan Data
Keuchik Desa Samuti Makmur, Mahdi M Saleh atau yang akrab disapa Mahdi Cobra, mengaku telah mengusulkan data korban secara riil sesuai arahan camat. Namun hasil penetapan penerima DTH dinilai tidak sesuai dengan usulan.
"Korban rusak berat tidak mendapatkan, malah yang rusak ringan bahkan KK gantung menerima DTH. Ini sangat janggal. Camat harus menjelaskan siapa yang bermain dalam pendataan ini," ujarnya.
Hal senada disampaikan Keuchik Desa Samuti Rayeuk, Muddasir (Keuchik Odon). Ia menilai warganya yang mengalami kerusakan berat dan ringan belum memperoleh hak secara adil.
"Kalau ada persoalan politik atau perbedaan pandangan, jangan korbankan masyarakat korban banjir," tegasnya.
Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Desa (Sekdes) Teupin Siron terkait penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Ia mengungkapkan, di desanya justru telah ada warga yang menerima DTH, sementara proses verifikasi data korban banjir disebut-sebut tidak pernah dilakukan secara resmi oleh tim verifikasi di wilayah tersebut.
Menurutnya, tidak pernah ada pendataan langsung terhadap korban banjir berat maupun ringan di Desa Teupin Siron. Padahal, verifikasi lapangan menjadi syarat mutlak untuk memastikan bantuan DTH tepat sasaran dan benar-benar diterima korban dengan kategori kerusakan berat, bukan korban terdampak ringan.
Sekdes Teupin Siron mengaku sempat mengetahui adanya tim verifikasi yang turun ke salah satu desa lain. Ia kemudian berinisiatif menghubungi Sekdes desa tersebut untuk memperoleh informasi serta meminta nomor kontak tim verifikasi, dengan tujuan agar tim yang sama dapat turun ke Teupin Siron melakukan pendataan.
Namun, pengakuan yang diterimanya justru mengejutkan. Dalam percakapan melalui sambungan telepon seluler, salah satu anggota tim verifikasi disebut menolak turun ke Desa Teupin Siron. Alasannya, mereka tidak memiliki Surat Keputusan (SK) resmi penugasan. Bahkan, tim tersebut mempertanyakan sumber pembiayaan apabila mereka turun melakukan pendataan.
"Kalau kami turun, siapa yang membayar? Apakah pihak desa mau membayar tim verifikasi kami? Kalau mau, tentu kami akan turun," demikian pengakuan Sekdes menirukan pernyataan tim tersebut.?
Pernyataan itu memunculkan tanda tanya besar terhadap mekanisme verifikasi dan transparansi penyaluran DTH, serta menimbulkan kekhawatiran bahwa bantuan berpotensi tidak melalui prosedur pendataan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
APDESI Desak Evaluasi Total
Ketua APDESI Kecamatan Gandapura, Tgk Mauliadi, meminta Camat dan Bupati Bireuen turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi ulang data korban.
Menurutnya, berdasarkan pengakuan sejumlah keuchik, terdapat data yang keliru sehingga DTH dan bantuan sapi meugang tidak tepat sasaran.
"Jangan anggap sepele. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kami akan membawa masyarakat ke Kantor Bupati. Bila perlu, kami berkemah di sana agar masyarakat bisa mempertanyakan langsung kepada Bupati," ancam Mauliadi, Sabtu (14/2/2026).
Camat Bantah Tahu Kekeliruan
Menanggapi tudingan tersebut, Camat Gandapura, Azmi, S.Ag, menyatakan tidak mengetahui adanya kekeliruan data. Ia mengaku seluruh laporan yang diusulkan para keuchik telah diteruskan ke tingkat kabupaten.
Terkait proses verifikasi, Azmi menyebut tidak mengetahui apakah ada tim verifikasi di tingkat kabupaten. Ia juga mengatakan proses input data dilakukan oleh stafnya, Lisna.
"Data yang dikirim para keuchik diinput oleh staf. Jika ada kekeliruan, itu di luar sepengetahuan saya," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Media ini belum mendapat keterangan lebih jelas terkait keliru data korban banjir, dari Lisna selaku Staf Kantor Camat Gandapura yang mengimputnya, pihak media ini terus mengupayakan klarifikasi dari Lisna selaku Staf Kantor Camat Gandapura untuk membuka tabir kebusukan pendataan tingkat Kecamatan,
Hingga berita ini diturunkan, media ini belum mendapatkan keterangan lebih jelas dari pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait tudingan kekeliruan pendataan dan penyaluran bantuan tersebut. Para keuchik mendesak adanya transparansi, audit data, serta verifikasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat terdampak bencana.(MS)
