HRD Temui Menteri PU, Dorong Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh

JAKARTA- Ruslan M. Daud melakukan pertemuan khusus dengan Dodi Anggodo guna mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabanjir dan longsor di Provinsi Aceh. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Aceh II itu menyampaikan sejumlah prioritas penanganan infrastruktur terdampak bencana, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jalan dan jembatan, hingga percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.

Sungai dan DAS Jadi Prioritas

Ruslan menekankan pentingnya penanganan menyeluruh terhadap daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami sedimentasi dan pendangkalan, seperti DAS Peusangan dan DAS Meureudu. Menurutnya, normalisasi sungai harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek.

Ia menilai banjir yang berulang di sejumlah wilayah Aceh tidak terlepas dari persoalan alih fungsi lahan serta kondisi sungai yang kian kritis. Karena itu, langkah rehabilitasi dinilai harus dibarengi strategi mitigasi jangka panjang.

Selain sungai, persoalan abrasi pantai dan pendangkalan muara juga menjadi perhatian. Sejumlah kawasan pesisir dilaporkan mengalami kerusakan infrastruktur dan tergerusnya permukiman warga pascabanjir dan longsor.

Jembatan Rusak dan Jalur Tengah Aceh

Ruslan juga menyoroti kerusakan sejumlah jembatan, baik pada ruas nasional maupun non-nasional. Beberapa jembatan di Kabupaten Bireuen dilaporkan ambruk dan belum sepenuhnya tertangani, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat.

Perhatian khusus turut disampaikan terhadap ruas jalan nasional Bireuen-Takengon yang menjadi penghubung wilayah pesisir dan dataran tinggi Aceh. Jalur tersebut dinilai strategis bagi distribusi barang dan jasa, hasil perkebunan dan pertanian, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Ia meminta Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh mempercepat rehabilitasi secara menyeluruh agar konektivitas kawasan segera pulih.

Percepatan Hunian dan Fasilitas Publik

Dalam pertemuan itu, Ruslan juga mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Ia menilai pemenuhan hunian layak merupakan kebutuhan mendesak yang menyangkut aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PU menjelaskan bahwa pembangunan huntara menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, sementara hunian tetap (huntap) berada di bawah koordinasi kementerian/ lembaga lain sesuai Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Meski demikian, ia memastikan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar proses transisi berjalan cepat dan terintegrasi.

Selain infrastruktur dasar, pertemuan juga membahas sejumlah proyek strategis di Aceh, di antaranya revitalisasi Museum Tsunami Aceh sebagai pusat edukasi kebencanaan dan destinasi wisata edukatif, rehabilitasi Masjid Agung Kota Juang di Bireuen, serta dukungan pembangunan fasilitas pendidikan tinggi.

Pada sektor sumber daya air, usulan rehabilitasi daerah irigasi Pante Lhong dan Tanah Jambo Aye turut disampaikan, termasuk perbaikan bendung, pintu air, dan saluran irigasi yang rusak akibat bencana.

Komitmen Pemerintah

Menteri PU menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut melalui koordinasi teknis dengan jajaran terkait. Ia menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh akan terus diupayakan, sekaligus memperkuat aspek mitigasi guna menekan risiko bencana di masa mendatang.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.(Red)