SAPA Desak Pemerintah Aceh Buka Data Lengkap Anggaran Bencana
0 menit baca
BANDA ACEH- Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara resmi mendesak Pemerintah Aceh untuk membuka secara menyeluruh data anggaran dan bantuan penanggulangan bencana banjir yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2025. Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sebagai bentuk kontrol publik atas pengelolaan keuangan negara di sektor kebencanaan.
Kepala Bidang Humas SAPA, Agusliza, menegaskan bahwa permintaan data ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik benar-benar dijalankan, terutama dalam situasi darurat yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
"Kami meminta data secara resmi agar tidak berkembang asumsi, spekulasi, maupun kecurigaan di tengah masyarakat. Transparansi anggaran bencana adalah keharusan, bukan pilihan," ujar Agusliza, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh telah berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga. Karena itu, publik berhak mengetahui secara jelas bagaimana negara hadir melalui kebijakan anggaran dan distribusi bantuan kemanusiaan.
Agusliza menekankan, keterbukaan data akan memberikan gambaran yang objektif kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran, efektivitas penanganan bencana, serta sejauh mana bantuan benar-benar menjangkau warga terdampak.
"Pada prinsipnya kami meyakini pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan pernyataan, melainkan harus diperkuat dengan data yang terbuka, lengkap, dan dapat diverifikasi," tegasnya.
Dalam surat yang dikirimkan kepada Sekda Aceh, SAPA secara rinci meminta data penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025, anggaran penanggulangan bencana di luar BTT, serta seluruh bantuan kemanusiaan yang diterima dan disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada korban banjir.
Data yang diminta mencakup antara lain:
total alokasi anggaran;
sumber anggaran;
realisasi penggunaan;
sisa anggaran;
serta rincian distribusi bantuan hingga tingkat wilayah penerima.
SAPA menilai, transparansi anggaran bencana bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan politik pemerintah kepada masyarakat yang sedang berada dalam kondisi darurat.(Red)
