SAPA: Banjir dan Longsor di Aceh Alarm Kegagalan Negara Menjaga Lingkungan

ACEH- Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang terus melanda Aceh bukan lagi sekadar musibah alam, melainkan alarm keras atas kegagalan tata kelola negara dalam menjaga lingkungan dan keselamatan rakyatnya.

Ia menilai, selama ini negara dan pemangku kebijakan terlalu lama membiarkan kerusakan ekologis berlangsung, seolah bencana hanyalah siklus tahunan yang harus diterima. Padahal, setiap banjir dan longsor adalah harga mahal dari pembiaran, kelalaian, dan keserakahan.

"Bencana ini bukan kehendak alam semata. Ini adalah akibat dari kebijakan yang membiarkan hutan dirampas, gunung dikeruk, dan sungai dirusak. Jika negara terus abai, maka rakyat Aceh akan terus dikorbankan," tegas Fauzan, Selasa (13/1/2026).

Ia menyebut bencana besar sepanjang tahun 2025 sebagai sejarah kelam Aceh. Ribuan warga kehilangan rumah, mata pencaharian, dan rasa aman, sementara infrastruktur lumpuh dan ekonomi rakyat terpuruk. Namun hingga kini, belum terlihat perubahan mendasar dalam arah kebijakan lingkungan.

Fauzan mengungkap bahwa perambahan hutan, pertambangan, dan ekspansi perkebunan sawit telah merusak fungsi alam Aceh sebagai benteng kehidupan. Hutan yang seharusnya menahan air, menjaga tanah, dan melindungi masyarakat, justru dijadikan komoditas yang dijual kepada kepentingan modal.

"Ketika hutan ditebang dan gunung dibelah, yang untung hanya korporasi. Tetapi saat banjir dan longsor menghantam, rakyat Aceh yang membayar dengan penderitaan. Ini adalah ketidakadilan struktural," katanya.

Karena itu, SAPA mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lingkungan. Pansus ini harus menjadi alat negara untuk mengoreksi kesalahan masa lalu, membongkar izin-izin bermasalah, dan memastikan setiap perusahaan tunduk pada hukum serta prinsip kelestarian alam.

Menurut Fauzan, DPRA tidak boleh ragu untuk mencabut izin usaha yang terbukti merusak lingkungan, sekalipun itu melibatkan perusahaan besar.

"Negara tidak boleh kalah oleh modal. Keselamatan rakyat dan keberlanjutan Aceh jauh lebih penting daripada keuntungan segelintir pihak," ujarnya.

Ia menegaskan, paradigma penanganan bencana juga harus diubah. Negara tidak boleh hanya hadir saat bencana sudah terjadi, tetapi harus berdiri di garis depan dalam mencegah kehancuran sejak awal.

"Menyelamatkan hutan berarti menyelamatkan rakyat. Menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan Aceh. Inilah tanggung jawab negara yang tidak boleh ditawar," pungkas Fauzan.(Red)