HRD Sentil Pemkab Bireuen: Stop Playing Victim dan Jangan Kontradiktif Soal Huntara

BIREUEN- Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), menepis keras pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen yang menuding adanya upaya adu domba antara korban banjir dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait polemik hunian sementara (huntara).

Kepada wartawan, Selasa (6/1/2026), HRD menegaskan tudingan tersebut keliru, tidak berdasar, dan terkesan mengaburkan persoalan utama. Ia menilai, pemerintah daerah justru sedang membangun narasi seolah-olah menjadi pihak yang diserang, alih-alih menjawab substansi penderitaan korban banjir.

"Jangan playing victim. Apa yang saya sampaikan murni berdasarkan fakta di lapangan dan jeritan korban banjir, bukan kepentingan politik apalagi upaya mengadu domba," tegas HRD.

HRD meminta Pemkab Bireuen berhenti bersikap kontradiktif. Di satu sisi mengklaim telah all out memperjuangkan pemulihan pascabanjir dan longsor, namun di sisi lain membiarkan warga terdampak berbulan-bulan hidup di tenda darurat, meunasah, dan masjid tanpa kepastian hunian yang layak.

"Kalau memang sudah all out, lalu mengapa hingga hari ini masih banyak warga yang tidur di tenda darurat? Ini fakta, bukan asumsi," sentilnya.

Menurut HRD, kesenjangan antara klaim pemerintah daerah dan realitas di lapangan semakin telanjang ketika peluang pengadaan huntara justru diabaikan. Padahal, kata dia, hunian sementara sama sekali tidak menghambat pembangunan hunian tetap (huntap).

"Ini bukan soal mau atau tidak mau, tapi soal keberpihakan. Huntara itu kebutuhan mendesak, bukan kemewahan," tegasnya.

Tak hanya soal huntara, HRD juga menyoroti carut-marut pendataan kerusakan dan kerugian akibat banjir. Ia meragukan klaim Pemkab Bireuen yang menyebut pendataan telah rampung dan valid.

"Kalau datanya benar-benar sudah selesai, buka saja ke publik. Transparan. Jangan disimpan. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik berkepanjangan," katanya tajam.

Kritik HRD tersebut bukan berdiri sendiri. Sejumlah keuchik di wilayah terdampak banjir seperti Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan, Kutablang, Juli, dan wilayah lainnya menyuarakan hal senada. Mereka menilai penanganan banjir oleh Pemkab Bireuen tidak tertata dan minim pelibatan korban.

Warga Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, secara tegas membantah isu penolakan huntara. Mereka justru sangat membutuhkan hunian sementara agar bisa hidup lebih manusiawi sambil menunggu solusi jangka panjang dari pemerintah.

Nada keras juga datang dari Keuchik Pante Lhoong, Kecamatan Peusangan, Murizal, serta sejumlah kepala desa lainnya. Mereka mengungkapkan bahwa korban dengan dampak terparah bahkan tidak pernah diajak berdiskusi dalam proses pengambilan kebijakan.

"Ini bukan suara titipan, ini jeritan korban banjir. Jangan dipelintir seolah-olah kritik ini rekayasa pihak luar," tegas HRD.

Ia mengingatkan, kritik dalam pemerintahan adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi, bukan ancaman. Pemerintah daerah, kata HRD, seharusnya menjadikan kritik sebagai alarm peringatan, bukan malah memelintirnya menjadi narasi konflik.

"Kritik itu bukan serangan pribadi. Kritik adalah bentuk kontrol agar kekuasaan tetap berpihak pada rakyat," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat di Komisi V DPR RI, HRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemulihan pascabanjir di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen. Ia mendesak Pemkab Bireuen untuk berhenti membangun opini defensif dan segera fokus menyelesaikan persoalan nyata: validasi data, transparansi, serta pemenuhan hunian layak bagi korban.

"Yang dibutuhkan korban hari ini bukan klarifikasi berulang, tapi solusi konkret," pungkas HRD.(Red)