HRD Sesalkan Sikap Bupati Bireuen Tak Terima Huntara: Rakyat Dibiarkan Bertahan di Tenda Jelang Ramadhan

BIREUEN- Menjelang bulan suci Ramadhan, penderitaan korban banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen justru kian memprihatinkan. Lebih dari sebulan pascabencana, ratusan warga masih bertahan di tenda darurat, meunasah, dan masjid tanpa kepastian tempat tinggal yang layak. Ironisnya, di tengah situasi darurat kemanusiaan ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen dinilai abai dan lamban dengan tidak mengusulkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) ke Pemerintah Pusat.

Sikap tersebut mencuat ke publik setelah Bupati Bireuen, Mukhlis, secara terbuka menyatakan tidak mengusulkan Huntara bagi korban banjir bandang di sejumlah kecamatan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Pendopo Bupati, Rabu (31/12/2025), dan langsung menuai kecaman luas dari masyarakat serta wakil rakyat.

Pernyataan Bupati yang menyebut korban menolak pembangunan Huntara dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Realitanya, mayoritas pengungsi mengaku sudah sangat lelah dan tidak betah hidup berdesakan di pengungsian, apalagi menjelang Ramadhan.

Kondisi memilukan salah satunya terlihat di Desa Kapa, Kecamatan Peusangan. Warga setempat hingga kini masih bertahan di tenda-tenda darurat yang jauh dari kata layak.

"Kami butuh minimal 20 sampai 30 unit Huntara. Warga sudah terlalu lama hidup di tenda dan meunasah. Ramadhan sudah dekat, tapi pemerintah seolah menutup mata," ujar Keuchik Desa Kapa, Evendi, Senin (5/1/2026).

Evendi menegaskan, pihak desa bahkan telah menyiapkan lahan yang aman dan layak untuk pembangunan Huntara sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap (Huntap). Namun hingga kini, tidak ada kepastian maupun respons konkret dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.

"Daerah lain bisa membangun Huntara, kenapa di Bireuen justru ditolak? Apa harus menunggu Presiden turun langsung baru pemerintah bergerak?" sindirnya.

Pasca banjir dan longsor, hampir seluruh rumah warga Desa Kapa tertimbun lumpur. Sebagian rusak berat, bahkan tak lagi bisa dihuni. Tekanan psikologis dan beban hidup warga pun semakin berat, terlebih menghadapi bulan suci Ramadhan tanpa tempat tinggal yang layak.

Kecaman keras juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD). Ia secara tegas menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bireuen yang menolak pembangunan Huntara, bahkan menilai pernyataan tersebut menyesatkan dan berpotensi memperpanjang penderitaan korban bencana.

"Pernyataan Bupati sangat bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan. Silakan turun ke semua titik pengungsian, jangan hanya satu lokasi. Hampir seluruh korban banjir dan longsor di Bireuen meminta Huntara sambil menunggu hunian tetap," tegas HRD.

HRD menegaskan bahwa pembangunan Huntara tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan Huntap. Menurutnya, anggapan bahwa Huntara menghambat pembangunan hunian tetap adalah logika keliru dan tidak berdasar.

"Huntap butuh proses panjang. Rakyat tidak bisa disuruh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tinggal di tenda. Ini bukan soal administrasi, ini soal kemanusiaan," katanya.

Ia menilai keberadaan Huntara sangat mendesak, terutama untuk memastikan korban bencana dapat menjalani ibadah Ramadhan, Idul Fitri, hingga Idul Adha dengan layak dan bermartabat.

"Sudah lebih sebulan rakyat kita kehilangan rumah, tidur di tenda, meunasah, dan masjid. Apakah pemerintah daerah tega membiarkan kondisi tidak manusiawi ini terus berlarut?" ujar HRD dengan nada keras.

Bahkan, HRD menyatakan siap memperjuangkan pembangunan Huntara di Bireuen tanpa menunggu usulan Bupati. Ia membuka jalur langsung bagi para keuchik dan masyarakat terdampak bencana untuk berkoordinasi dengannya.

"Jika Bupati tetap bersikukuh tidak mau memproses Huntara, para keuchik bisa langsung mengusulkannya ke pemerintah pusat melalui saya. Asalkan ada lahan yang aman dan layak, saya akan berjuang semaksimal mungkin agar rakyat Bireuen tidak terus hidup di tenda," tegasnya.

HRD juga mengingatkan pengalaman pahit rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami Aceh 2004, di mana pembangunan rumah permanen memakan waktu panjang.

"Tidak masuk akal jika rakyat dipaksa bertahan di tenda selama satu atau dua tahun. Huntara adalah solusi darurat kemanusiaan, bukan komoditas politik," katanya.

Di akhir pernyataannya, HRD mendesak Bupati Bireuen untuk segera meninjau ulang dan meralat sikapnya demi kepentingan rakyat.

"Ramadhan sudah di depan mata. Ini bukan soal gengsi pejabat, bukan soal politik. Ini soal nyawa, martabat, dan kemanusiaan," pungkas HRD.(Red)