PRM Tolak Pengadaan Mobil Dinas BRA di Tengah Darurat Bencana Aceh

ACEH- Rencana pengadaan mobil dinas oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menuai penolakan keras dari Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM). Kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif dan mencederai rasa keadilan publik, mengingat Aceh hingga kini masih bergulat dengan dampak bencana alam yang melanda sejumlah kabupaten/kota.

Di saat ribuan warga terdampak banjir dan longsor masih hidup dalam kondisi darurat-kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, layanan kesehatan, serta dihantui trauma psikologis, BRA justru disebut tengah menyiapkan anggaran untuk pembaruan kendaraan dinas pejabat. Langkah ini dinilai mencerminkan kegagalan negara dalam membaca skala prioritas di tengah krisis kemanusiaan.

Juru Bicara PRM, Rifqi Maulana, yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata distorsi anggaran publik dan krisis empati birokrasi.

"Negara seharusnya hadir sebagai tangan yang memulihkan, bukan sebagai simbol kenyamanan elit. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk mobil dinas di tengah bencana adalah rupiah yang dirampas dari hak korban bencana," tegas Rifqi, Sabtu 24 Januari 2026.

Menurut PRM, pengadaan mobil dinas bukan sekadar persoalan administratif, melainkan gambaran cara pandang birokrasi yang semakin terlepas dari realitas sosial masyarakat. Dalam situasi darurat ekologis dan kemanusiaan, belanja negara semestinya tunduk pada kebutuhan paling mendesak, bukan pada rutinitas anggaran yang bersifat simbolik dan elitis.

BRA, sebagai lembaga yang lahir dari proses panjang perdamaian Aceh, seharusnya berada di garis terdepan dalam membela kepentingan rakyat. Namun, rencana ini justru dinilai memperlihatkan wajah birokrasi yang kian jauh dari nilai-nilai keberpihakan dan semangat rekonsiliasi.

PRM menilai kebijakan tersebut sebagai politik anggaran yang gagal membaca realitas. Di satu sisi, pemerintah gencar menyampaikan narasi pemulihan pascabencana dan ketahanan daerah, namun di sisi lain tetap menjalankan pola belanja rutin yang tidak peka terhadap penderitaan masyarakat.

Atas dasar itu, PRM mendesak pembatalan segera pengadaan mobil dinas BRA serta menuntut keterbukaan dokumen anggaran kepada publik. Audit terbuka terhadap prioritas belanja BRA dinilai penting untuk memastikan lembaga tersebut tidak kehilangan mandat moralnya di mata rakyat Aceh.

"Bencana bukan hanya soal alam, tetapi juga soal tata kelola. Ketika negara memilih mobil dinas ketimbang hunian sementara, yang runtuh bukan hanya rumah dan jalan, tetapi juga kepercayaan publik," pungkas Rifqi.

PRM menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran lembaga-lembaga pemerintah di Aceh agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam situasi darurat yang menuntut keberanian moral dan kepekaan sosial dari para pengambil kebijakan.(Red)