HRD Tinjau Bivak: Tiga Bulan Pascabencana, Korban Banjir di Pedalaman Bireuen Masih Tinggal di Tenda

BIREUEN- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis (12/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan pedalaman itu pada akhir November 2025 lalu.

Dalam kunjungan tersebut, HRD menyerap berbagai aspirasi masyarakat sekaligus meninjau kondisi infrastruktur yang rusak akibat bencana, mulai dari jalan, jembatan hingga rumah warga yang hancur diterjang banjir.

Memasuki tiga bulan pascabencana, kondisi para korban masih memprihatin kan. Sejumlah rumah warga dilaporkan hilang tersapu arus Sungai Krueng Peusangan, sementara puluhan keluarga yang terdampak masih bertahan hidup di tenda darurat karena belum mendapatkan hunian yang layak.

Kepala Dusun Bivak, M Nur, mengatakan di wilayah yang dipimpinnya terdapat 74 Kepala Keluarga (KK) dengan total penduduk sekitar 270 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 KK atau 104 jiwa menjadi korban langsung banjir bandang dan tanah longsor.

Menurutnya, hingga kini para korban masih tinggal di tenda darurat karena belum adanya pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap.

"Kami sangat berharap ada perhatian serius dari pemerintah. Sudah tiga bulan masyarakat kami tinggal di tenda. Kami membutuhkan hunian yang layak agar warga tidak terus hidup dalam kondisi darurat," ujar M Nur.

Ia juga menyampaikan, selain belum mendapatkan tempat tinggal yang layak, masyarakat korban bencana di Dusun Bivak juga belum menerima sejumlah hak lainnya, seperti bantuan uang jatah hidup (jadup), bantuan pemberdayaan ekonomi, maupun bantuan pemulihan pascabencana lainnya.

Menanggapi keluhan tersebut, HRD menegaskan bahwa para korban bencana memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk mendapatkan hunian layak serta berbagai bantuan pemulihan. Namun, proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat harus diawali dengan pengusulan data korban oleh pemerintah daerah.

"Huntara, jadup maupun berbagai bantuan lainnya merupakan hak masyarakat korban bencana. Pemerintah pusat menyalurkannya berdasarkan data yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Jika tidak diusulkan, maka bantuan tersebut tidak bisa diproses," jelas HRD.

Anggota DPR RI dua periode itu juga menilai kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat korban bencana. Ia mengungkapkan, dalam berbagai kunjungan ke lokasi pengungsian, banyak korban yang mengaku tidak mengetahui secara jelas hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Menurut pengakuan warga, pemerintah daerah juga dinilai belum pernah melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai hak dan kebutuhan masyarakat pascabencana, termasuk belum adanya musyawarah dengan para korban untuk membahas langkah pemulihan yang diperlukan.

"Banyak pengungsi yang mengeluhkan kondisi ini. Mereka berharap segera dibangun hunian sementara karena sudah tidak sanggup lagi tinggal di tenda dalam waktu yang lama," kata HRD.

Pembangunan Jalan dan Jembatan Mulai Direalisasikan

Dalam kesempatan tersebut, HRD juga menyampaikan kabar baik terkait pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mulai membangun jembatan rangka baja sebagai pengganti jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir.

Jembatan tersebut akan menghubungkan Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, dengan Dusun Bivak, Kecamatan Juli.

Selain pembangunan jembatan, Kementerian PU juga akan membangun akses jalan aspal dari Desa Alue Limeng menuju Desa Salah Sirong hingga ke Dusun Bivak yang nantinya akan tembus ke jalan nasional Bireuen–Takengon di Desa Krueng Simpo.

HRD menjelaskan, sebelumnya ia juga telah membawa Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo, untuk meninjau langsung lokasi bencana di Desa Salah Sirong dan Dusun Bivak. Dalam kunjungan tersebut, rombongan bahkan harus menyeberangi Sungai Krueng Peusangan menggunakan kereta gantung darurat milik warga.

"Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, Menteri PU langsung memerintahkan timnya untuk segera membangun jalan dan jembatan agar akses masyarakat di wilayah pedalaman ini dapat kembali normal," ungkap HRD.

Pada kesempatan itu, HRD bersama rombongan juga menggelar buka puasa bersama masyarakat setempat, menyantuni anak yatim, serta menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana di Dusun Bivak.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana di kawasan pedalaman Bireuen, sekaligus memastikan masyarakat korban bencana mendapatkan hak-haknya secara layak dari negara.(Red)