Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN Kecam Bupati Bireuen Tak Usulkan Huntara di Tengah Derita Korban Banjir
0 menit baca
BIREUEN- Kebijakan Bupati Bireuen yang tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir menuai kecaman keras dari Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN DPRK Bireuen. Ketua Fraksi gabungan, Tgk. Razali Nurdin, menilai keputusan itu sebagai bentuk kelalaian serius terhadap penderitaan rakyat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir.
Di saat ratusan kepala keluarga masih terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi memprihatinkan, Pemerintah Kabupaten Bireuen justru dinilai abai terhadap kebutuhan paling mendesak masyarakat terdampak.
"Kita bicara soal manusia, bukan angka. Ramadan sudah di depan mata, tapi sampai hari ini masih banyak warga yang tidur di tenda darurat, tanpa kepastian hunian yang layak. Ini sangat menyedihkan," tegas Tgk. Razali Nurdin, Selasa 27 Januari 2026.
Menurutnya, bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momentum kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan ketenangan bagi warganya, bukan justru membiarkan korban bencana menjalani ibadah dalam kondisi serba terbatas dan tidak manusiawi.
Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN menilai langkah Bupati Bireuen yang tidak mengusulkan Huntara sebagai kebijakan keliru dan tidak berpihak pada korban. Padahal, idealnya pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Huntara dan Huntap secara bersamaan, agar masyarakat tidak terlalu lama hidup di pengungsian sambil menunggu hunian tetap.
"Huntara bukan sekadar bangunan sementara. Ia adalah ruang pemulihan martabat, kesehatan, dan psikologis warga, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia. Mengabaikan Huntara berarti mengabaikan kemanusiaan," ujar Razali dengan nada tegas.
Meski demikian, Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN tetap mengakui upaya tanggap darurat yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada fase awal bencana. Penanganan darurat dinilai cukup cepat dan responsif.
Namun, apresiasi tersebut tidak menutup mata terhadap kesalahan strategis yang dinilai fatal. Keputusan tidak mengusulkan Huntara disebut sebagai kebijakan yang bertentangan dengan realitas di lapangan dan kebutuhan mendesak korban banjir.
"Ini bukan soal politik, ini soal hati nurani. Kami mendesak Bupati Bireuen segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan segera mengusulkan pembangunan Huntara. Jangan biarkan rakyat terus menderita karena keputusan yang tidak berpihak," pungkas Tgk. Razali Nurdin.(Red)
