Terkait Banjir Besar, SAPA Kecam Kepala BNPB
0 menit baca
ACEH- Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut bahwa banjir besar di Sumatera "hanya mencekam di media sosial" memicu gelombang kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA).
Pernyataan tersebut dinilai sangat tidak empatik, tidak berbasis fakta lapangan, dan melukai hati masyarakat yang kini sedang berjuang menghadapi bencana besar di berbagai wilayah Sumatera, termasuk Aceh.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sama sekali bukan isu yang dilebih-lebihkan oleh warganet, melainkan kenyataan pahit yang sedang berlangsung.
"Pernyataan seperti itu menunjukkan ketidakpedulian. Aceh dan Sumatera hari ini sedang berduka. Banyak daerah terendam, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan akses bantuan terhambat. Ini bukan mencekam di media sosial, ini mencekam di dunia nyata, tepat di depan mata kami," kata Fauzan. Rabu 3 Desember 2025.
Menurut SAPA, banjir dan longsor mengakibatkan kerusakan luas di Aceh, antara lain:
Ribuan warga mengungsi, ratusan rumah rusak berat, hanyut, atau tidak layak huni.
Infrastruktur vital rusak, termasuk jalan antar-kabupaten dan jalur utama Aceh–Sumut serta lintas tengah yang sempat terputus total.
Distribusi logistik terganggu, menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok di banyak daerah.
Stok air bersih menipis sehingga meningkatkan risiko penyakit pascabanjir.
Aktivitas ekonomi lumpuh: pasar, warung, dan sentra usaha kecil tidak dapat beroperasi.
Dunia pendidikan terganggu karena banyak sekolah terendam dan tidak bisa digunakan.
"Semua ini menunjukkan bahwa dampak bencana sangat nyata dan terjadi secara luas. Pemerintah pusat seharusnya sudah menetapkan status bencana nasional," lanjut Fauzan.
Fauzan menilai bahwa pernyataan pejabat BNPB dapat menghambat upaya penanganan bencana karena menggambarkan situasi seolah tidak serius.
"Bencana kali ini membutuhkan pengerahan personel dan logistik besar dari pemerintah pusat. Jika pimpinan BNPB menggambarkan seolah situasi tidak serius, bagaimana mungkin penanganan di lapangan bisa efektif?"
SAPA menegaskan bahwa pemerintah pusat harus hadir dengan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan yang meremehkan penderitaan rakyat.
"Presiden harus mengevaluasi pejabat-pejabat yang tidak peka terhadap kondisi rakyat. Aceh dan Sumatera membutuhkan tindakan cepat, tegas, dan serius. Jangan biarkan masyarakat merasa negara tidak peduli," tutup Fauzan.(Red)
