Potret Kebun Sawit Tergenang Banjir di Aceh, 1,4 Juta Hektar Hutan di Sumatera Hilang dalam 9 Tahun
0 menit baca
 |
| Kebun kelapa sawit tergenang sisa banjir bandang terlihat dari Helikopter Caracal Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (3/12/2025). Bencana banjir bandang yang terjadi pada Rabu (26/11) berdampak rusaknya ribuan rumah, hilangnya harta benda, jalan lintas nasional terendam, 215.652 jiwa dari 53.835 kepala keluarga terpaksa mengungsi dan 39 orang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso |
ACEH - Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 26 November 2025 tercatat sebagai salah satu bencana paling mematikan tahun ini. Hingga Rabu (3/12/2025) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 755 orang meninggal dunia, 647 orang hilang, dan sekitar 2.600 warga mengalami luka-luka.
Dari udara, sisa genangan banjir terlihat masih merendam perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemandangan itu terekam melalui Helikopter Caracal Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja saat melakukan pemantauan kawasan terdampak pada Rabu (3/12/2025).
BNPB menyebut kerusakan fasilitas umum dan pemukiman menjadi alasan lebih dari 531 ribu warga harus mengungsi ke lokasi aman. Sejauh ini, 49 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak langsung oleh banjir tersebut.
1,4 Juta Hektare Hutan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bencana ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan konsekuensi dari kerusakan ekologis yang berlangsung lama. Berdasarkan hasil evaluasi WALHI, periode 2016–2025 mencatat hilangnya 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, perkebunan sawit, PBPH, geotermal, serta proyek PLTA dan PLTM.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi merupakan dampak dari kebijakan negara yang dinilai permisif terhadap industri ekstraktif.
"Bencana kali ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai dan permisif," kata Solihin dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).
Menurutnya, kerusakan masif tersebut membuat daya dukung lingkungan melemah, terutama di kawasan yang masuk dalam lanskap Bukit Barisan sebagai hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) besar.
Di Sumatera Utara, WALHI mencatat kerusakan terparah terjadi di sekitar Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru. Selama 2016–2024, wilayah itu kehilangan tutupan hutan seluas 72.938 hektare akibat operasi 18 perusahaan.
Di Sumatera Utara, WALHI mencatat kerusakan terparah terjadi di sekitar Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru. Selama 2016–2024, wilayah itu kehilangan tutupan hutan seluas 72.938 hektare akibat operasi 18 perusahaan.
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Riandra, menyebut proyek-proyek besar seperti PLTA Batang Toru tidak hanya mengancam satwa langka, tetapi juga merusak aliran sungai yang menyokong kehidupan warga. "Semua aktivitas eksploitasi dilegalisasi pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan," ujarnya.
Ia menambahkan, aktivitas pertambangan emas ilegal di sepanjang Sungai Batang Toru turut memperburuk kondisi hulu DAS sehingga meningkatkan risiko bencana di wilayah tersebut. [Pikiran rakyat]
